JAKARTA (RiauInfo) – Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan pada 2026. Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/9/2026), Prabowo meminta peningkatan kualitas pelayanan, pemangkasan waktu antrean, serta memastikan rumah sakit tidak membedakan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan status kepesertaan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tambahan dana tersebut telah disetujui bersama Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Dana itu akan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp10 triliun, untuk mendukung keberlangsungan layanan BPJS Kesehatan.
“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi,” kata Budi Gunadi Sadikin.
Budi menjelaskan, Presiden Prabowo juga meminta agar pasien yang datang ke fasilitas kesehatan mendapatkan pelayanan yang baik. Selain itu, seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), maupun swasta, diminta memberikan pelayanan tanpa membedakan pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum.
Tambahan Rp20 Triliun Dicairkan Bertahap
Menteri Keuangan dalam keterangan pers tersebut menyampaikan, tambahan anggaran Rp20 triliun telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dana tersebut merupakan tambahan di luar anggaran untuk membayar iuran 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI).
Pemerintah menjadwalkan pencairan tambahan dana itu mulai Oktober 2026. Sebanyak Rp10 triliun akan dicairkan pada Oktober, sedangkan Rp10 triliun berikutnya ditargetkan cair pada November 2026.
Menteri Keuangan menjelaskan, anggaran untuk membayar iuran 96,8 juta peserta PBI mencapai sekitar Rp47 triliun. Dengan tambahan Rp20 triliun, pemerintah berharap kondisi keuangan BPJS Kesehatan semakin terjaga sehingga pembayaran klaim rumah sakit dapat dilakukan secara reguler.
“Di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran,” ujar Menteri Keuangan.
Menurut Menteri Keuangan, kepastian dukungan anggaran juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah menginginkan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan tetap berkelanjutan, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peserta JKN Capai 285 Juta Jiwa
Dalam rapat terbatas tersebut, Menteri Keuangan memaparkan bahwa jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional telah mencapai 285 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, tingkat kepesertaan aktif tercatat sebesar 80,6 persen, berdasarkan data yang disampaikan dalam keterangan pers.
Pemerintah mendorong peningkatan kepesertaan aktif agar prinsip gotong royong dalam program jaminan kesehatan sosial dapat berjalan lebih optimal. Melalui mekanisme tersebut, peserta yang sehat turut membayar iuran untuk membantu pembiayaan pelayanan kesehatan peserta yang membutuhkan perawatan.
Menteri Keuangan juga meminta BPJS Kesehatan meningkatkan pengumpulan iuran serta memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan iuran. Penyaluran bantuan tersebut diharapkan semakin sesuai dengan data kesejahteraan sosial yang menjadi acuan pemerintah.
BPJS Kesehatan Hadapi Selisih Arus Kas
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan, hingga September 2026, BPJS Kesehatan telah mengumpulkan iuran sebesar Rp18 triliun. Sementara itu, manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun.
Perbedaan antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat tersebut menimbulkan kesenjangan arus kas atau cash flow gap. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan BPJS Kesehatan dalam menjaga kelancaran pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan fasilitas kesehatan.
“Jadi, kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun yang Rp10 triliun akan cair bulan ini dan Rp10 triliun akan cair di bulan November,” kata Prihati.
Prihati menyebutkan, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi keuangan BPJS Kesehatan adalah 52 juta peserta yang tercatat tidak aktif. Menurut perhitungannya, apabila seluruh peserta tersebut kembali membayar iuran dengan menggunakan asumsi besaran iuran kelas III, potensi penerimaan dapat mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan atau Rp24 triliun dalam setahun.
Selain kepesertaan tidak aktif, Prihati menyampaikan sejumlah faktor lain yang memengaruhi kebutuhan pembiayaan kesehatan. Faktor tersebut meliputi penyesuaian iuran yang belum dilaksanakan selama enam tahun, inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit, serta peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan.
BPJS Kesehatan Siapkan Perbaikan Sistem Pelayanan
Prihati mengatakan, BPJS Kesehatan juga akan memperbaiki sejumlah aspek dalam penyelenggaraan program JKN. Salah satunya adalah pencegahan kecurangan atau fraud dalam pelayanan kesehatan untuk menjaga penggunaan dana jaminan kesehatan secara tepat.
BPJS Kesehatan juga berencana mendorong perubahan pendekatan pelayanan dari volume based menuju value based. Pendekatan volume based berorientasi pada jumlah tindakan atau layanan, sedangkan value based menekankan nilai, mutu, dan manfaat pelayanan bagi pasien.
Perubahan pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan serta memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta. Prihati menyatakan, langkah perbaikan itu merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas.
Dalam sesi tanya jawab, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa Presiden Prabowo ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta, termasuk berbagai persoalan yang dihadapi.
“Bapak Presiden ingin mendengarkan bagaimana layanan BPJS diberikan oleh rumah sakit swasta dan masalah-masalahnya apa. Jadi, beliau ingin tahu langsung,” ujar Budi.
Pemerintah dan BPJS Kesehatan selanjutnya akan menindaklanjuti arahan tersebut melalui penguatan kondisi keuangan, peningkatan kepesertaan aktif, perbaikan ketepatan sasaran bantuan iuran, serta pembenahan kualitas pelayanan. Tambahan dana Rp20 triliun diharapkan membantu menjaga pembayaran klaim fasilitas kesehatan sekaligus mendukung peningkatan layanan bagi peserta JKN.
