PEKANBARU (RiauInfo) – Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau 2026 digelar di Grand Elite Hotel, Jalan Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (24/9/2026), bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kadin Indonesia ke-58 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Pada pukul 10:50, Kadin Riau tersambung via Zoom ke Kadin Indonesia Pusat mengikuti rangkaian acara secara nasional.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah. Menurut Anindya, investasi, teknologi, dan inovasi tidak boleh hanya terkonsentrasi di Jakarta, tetapi harus mengalir ke berbagai daerah.
“Semua arus investasi dan kesepakatan global tersebut tidak boleh hanya menumpuk di Jakarta. Modal, teknologi, dan inovasi harus mengalir ke daerah-daerah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian,” ujar Anindya.
RUU Kadin Jadi Perhatian
Dalam sambutannya, Anindya juga menyoroti perkembangan legislasi terkait Kadin. Dua hari sebelum pelaksanaan Rapimprov, tepatnya 22 September 2026, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
RUU tersebut merupakan upaya memperbarui dasar hukum Kadin yang selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Setelah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR, prosesnya berlanjut ke tahapan pembahasan legislasi berikutnya.
Anindya menyebut perkembangan tersebut sebagai bagian penting bagi masa depan organisasi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas dukungan terhadap proses pembaruan regulasi Kadin.
“Proses ini adalah wujud nyata sinergi dan kepercayaan parlemen terhadap Kadin sebagai satu-satunya payung dunia usaha di Indonesia,” kata Anindya.
UMKM Diminta Masuk Rantai Pasok Industri
Anindya menempatkan UMKM sebagai salah satu fokus utama Kadin. Ia meminta jajaran Kadin di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota membuka akses agar UMKM dapat masuk ke rantai pasok industri besar.
“Kita harus buka jalan agar UMKM masuk ke dalam rantai pasok industri besar dan mendapatkan akses pembiayaan yang inklusif serta siap menembus pasar ekspor,” ujarnya.
Arah tersebut sejalan dengan pembahasan revisi UU Kadin di DPR yang antara lain menekankan penguatan peran Kadin dalam membantu UMKM meningkatkan kapasitas dan menembus pasar internasional.
Menurut Anindya, penguatan UMKM tidak cukup dilakukan melalui program internal organisasi. Kadin di daerah perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah agar potensi ekonomi lokal dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret.
Kadin Daerah Diminta Petakan Potensi
Anindya meminta jajaran Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota melakukan pendalaman terhadap potensi ekonomi di masing-masing wilayah. Pendalaman tersebut diperlukan agar program organisasi memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur.
“Melalui momentum Rapimnas serentak ini, saya meminta saudara-saudara untuk melakukan deep dive, pendalaman terhadap potensi daerah masing-masing,” katanya.
Ia juga meminta Rapimprov menghasilkan cetak biru program yang berdampak nyata dan terukur di setiap kabupaten dan kota. Program tersebut diarahkan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membangun ekosistem ekonomi yang kolaboratif.
Investasi Daerah dan Indonesia Incorporated
Dalam sambutannya, Anindya turut mengaitkan agenda Kadin dengan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ia menyebut Indonesia memiliki peluang dalam pengembangan rantai pasok, transisi energi, dan ketahanan pangan.
Anindya juga menyinggung keikutsertaannya mewakili Kadin Indonesia dalam forum BRICS Summit 2026 di India. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan pandangan mengenai posisi Indonesia dalam rantai pasok global, transisi energi, dan ketahanan pangan.
Menurut Anindya, peluang ekonomi global perlu diterjemahkan menjadi manfaat bagi daerah. Ia mengaitkan agenda tersebut dengan konsep Indonesia Incorporated, yaitu perlunya berbagai unsur ekonomi bergerak sebagai satu kesatuan.
“Kita harus bergerak sebagai satu kesatuan. Kadin tidak bisa berjalan sendiri,” tegas Anindya.
Karena itu, jajaran Kadin daerah diminta memperkuat sinergi dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan program dunia usaha dengan agenda pembangunan ekonomi daerah.
Rapimprov Kadin Dibuka Serentak
Rapimprov Kadin Riau 2026 menjadi bagian dari pelaksanaan Rapimprov Kadin secara serentak di seluruh Indonesia yang bertepatan dengan HUT Kadin Indonesia ke-58.
Dalam sambutannya, Anindya mengajak seluruh jajaran Kadin, mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota, bersama asosiasi, himpunan, dan anggota luar biasa untuk memperkuat organisasi.
“Mari kita bersatu mewujudkan Kadin yang MAPAN. Kadin yang inklusif, merangkul semua pihak, dan menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi nasional dari daerah untuk Indonesia,” ujar Anindya.
Pada akhir sambutannya, Anindya secara resmi membuka Rapimprov Kadin se-Indonesia Tahun 2026 secara serentak. Ia menutup sambutan dengan pesan,
“Maju pengusahanya, MAPAN negerinya.”
Rapimprov Kadin Riau 2026 selanjutnya menjadi ruang konsolidasi bagi dunia usaha di Riau untuk membahas potensi daerah, penguatan UMKM, investasi, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah sesuai tema ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas ekonomi.
