PEKANBARU (RiauInfo) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat, mengapresiasi aksi walkout atau meninggalkan ruang sidang yang dilakukan delegasi Indonesia saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Kamis (24/9/2026) waktu setempat. Syahrul menilai langkah tersebut sebagai sikap diplomatik yang tepat dan sejalan dengan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
Menurut Syahrul, aksi walkout delegasi Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama prinsip menentang penjajahan dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.
“Aksi walkout delegasi Indonesia adalah sikap yang tepat. Ini merupakan bentuk diplomasi yang menjalankan amanat UUD 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Syahrul.
Ia menegaskan, sikap delegasi Indonesia dalam forum internasional tersebut mencerminkan konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurut Syahrul, sikap itu juga menunjukkan bahwa prinsip antikolonialisme tetap menjadi bagian penting dalam arah diplomasi Indonesia.
Apresiasi Solidaritas Delegasi Negara Lain
Syahrul turut mengapresiasi delegasi Indonesia yang mengambil langkah serupa bersama puluhan delegasi negara lainnya. Para delegasi tersebut meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel dan kehadiran Benjamin Netanyahu dalam forum internasional tersebut.
“Langkah delegasi Indonesia patut kita apresiasi. Walkout ini mengirimkan pesan bahwa Indonesia tetap konsisten berdiri bersama rakyat Palestina. Kita juga mengapresiasi negara-negara lain yang menunjukkan sikap serupa. Solidaritas seperti ini penting untuk terus dijaga dan diperluas,” katanya.
Bagi Syahrul, aksi bersama tersebut menjadi pesan politik yang menunjukkan perhatian sejumlah negara terhadap situasi Palestina. Solidaritas yang ditunjukkan melalui forum multilateral, menurutnya, perlu dipertahankan agar persoalan Palestina tetap menjadi perhatian masyarakat internasional.
Ia juga menilai besarnya jumlah delegasi yang meninggalkan ruang sidang menunjukkan bahwa perkembangan situasi di Palestina mendapat perhatian luas. Kondisi tersebut, kata Syahrul, menjadi pengingat bagi komunitas internasional untuk memastikan prinsip hukum internasional dan kemanusiaan diterapkan secara konsisten.
Walkout Harus Diikuti Langkah Diplomatik Konkret
Syahrul mengingatkan agar aksi walkout tidak berhenti sebagai simbol penolakan semata. Momentum solidaritas dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81, menurutnya, perlu ditindaklanjuti melalui langkah diplomatik yang lebih konkret untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina.
Ia menekankan pentingnya upaya internasional untuk memastikan perlindungan warga sipil, memperluas akses bantuan kemanusiaan, serta mendorong terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
“Solidaritas politik harus bergerak menuju tindakan nyata. Masyarakat internasional perlu menjaga tekanan diplomatik, memastikan perlindungan terhadap warga sipil, memperluas akses kemanusiaan, dan mendorong langkah konkret menuju terwujudnya Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegasnya.
Menurut Syahrul, tekanan diplomatik yang berkelanjutan diperlukan agar dukungan politik terhadap Palestina dapat menghasilkan langkah nyata. Perlindungan terhadap warga sipil dan kelancaran akses kemanusiaan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Ia juga menekankan bahwa forum multilateral seperti PBB memiliki peran penting dalam mendorong penghormatan terhadap hukum internasional. Konsistensi penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan dinilai perlu menjadi perhatian seluruh negara dalam menyikapi konflik dan penderitaan warga sipil di Palestina.
Perkuat Diplomasi Antarparlemen untuk Palestina
Sebagai Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul mendorong penguatan solidaritas terhadap Palestina melalui jalur diplomasi antarparlemen. Indonesia, menurutnya, dapat terus membangun komunikasi dan menggalang dukungan dari parlemen negara-negara lain agar perjuangan rakyat Palestina tetap mendapat perhatian di tengah dinamika geopolitik global.
Diplomasi parlemen dinilai dapat melengkapi langkah diplomasi pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan Palestina. Melalui kerja sama antarparlemen, dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina diharapkan dapat terus disuarakan dalam berbagai forum internasional.
Syahrul menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina memiliki landasan konstitusional dan sejarah panjang. Karena itu, komitmen tersebut perlu dijaga melalui berbagai jalur diplomasi, baik di tingkat pemerintah maupun parlemen.
“Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap itu harus terus kita jaga, baik melalui diplomasi pemerintah maupun diplomasi parlemen. Tujuan akhirnya jelas, yakni terpenuhinya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan hidup dalam negara yang merdeka dan berdaulat,” pungkas Syahrul.
Ia berharap solidaritas yang ditunjukkan Indonesia bersama negara-negara lain dapat terus diperkuat dan diterjemahkan menjadi upaya nyata. Pemenuhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, memperoleh kemerdekaan, dan membangun negara yang berdaulat tetap menjadi tujuan utama perjuangan diplomatik tersebut.
