Menjaga Integritas Syariah: Urgensi Pengelolaan Risiko Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah

Oleh: Zahwa Nabila, Mahasiswi Universitas Tazkia Bogor

Pendahuluan

Dalam sistem perbankan syariah, keberhasilan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan semata, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek penting yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah kewajiban untuk senantiasa menjaga transaksi dan aktivitas operasional agar tetap berada dalam koridor syariah. Oleh karena itu, risiko kepatuhan syariah (Sharia Compliance Risk) menjadi salah satu risiko utama yang harus dikelola secara efektif. Risiko ini merujuk pada potensi kerugian yang timbul akibat adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bank.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah, risiko ini semakin penting untuk diperhatikan. Kegagalan dalam mengelola risiko kepatuhan syariah tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat mencederai reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Maka dari itu, urgensi dalam memahami, mengidentifikasi, dan mengelola risiko ini merupakan hal krusial bagi kelangsungan dan kredibilitas bank syariah.

Pengertian dan Karakteristik Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko kepatuhan syariah adalah risiko yang timbul akibat tidak dipatuhinya prinsip-prinsip dan ketentuan syariah dalam kegiatan usaha bank syariah. Ketentuan ini mencakup larangan terhadap riba, maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), serta pelaksanaan akad-akad yang tidak sah secara hukum Islam. Risiko ini bersifat unik karena tidak ditemukan dalam sistem keuangan konvensional.

Risiko kepatuhan syariah juga memiliki dimensi yang kompleks karena mencakup tidak hanya aspek legalitas, tetapi juga aspek moral dan spiritual. Ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan hukum, melainkan juga nilai-nilai kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam hubungan antara bank syariah dan para nasabahnya.

Faktor Penyebab Risiko Kepatuhan Syariah

Beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko kepatuhan syariah pada bank syariah di antaranya adalah:

1. Inovasi Produk Tanpa Fatwa: Bank syariah dituntut untuk menghadirkan produk kompetitif seperti lembaga konvensional. Sayangnya, dalam beberapa kasus, inovasi ini dilakukan tanpa landasan syariah yang kuat atau belum mendapatkan fatwa resmi dari DSN-MUI.
2. Kurangnya Kompetensi SDM: Pegawai bank yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah dapat melakukan kekeliruan dalam menjalankan akad atau produk syariah.
3. Implementasi Akad yang Tidak Sesuai: Meskipun di atas kertas suatu produk telah sesuai syariah, dalam praktik pelaksanaannya bisa saja terjadi penyimpangan.
4. Lemahnya Fungsi Pengawasan: Ketidaktegasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau unit kepatuhan dalam mengawasi implementasi operasional dapat membuka celah terjadinya penyimpangan.

Dampak Terjadinya Risiko Kepatuhan Syariah

Ketika risiko ini terjadi, dampaknya bisa sangat merugikan, antara lain:

• Reputational Risk: Nama baik bank syariah dapat tercoreng jika terjadi pelanggaran syariah, yang kemudian berujung pada penurunan kepercayaan masyarakat.
• Legal Risk: Jika pelanggaran syariah mengarah pada pelanggaran regulasi, maka bank dapat dikenakan sanksi administratif dari otoritas seperti OJK atau DSN-MUI.
• Financial Loss: Akad yang tidak sah bisa berujung pada pembatalan kontrak atau tuntutan pengembalian dana, yang secara langsung memengaruhi kondisi keuangan bank.
• Loss of Customer Loyalty: Nasabah yang kecewa terhadap pelanggaran prinsip syariah bisa beralih ke lembaga keuangan lain yang lebih dipercaya.

Strategi Pengelolaan Risiko Kepatuhan Syariah

Pengelolaan risiko kepatuhan syariah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dan terintegrasi ke dalam sistem manajemen risiko bank syariah. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Penguatan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengembangan produk dan evaluasi kegiatan operasional. DPS juga harus memiliki otoritas penuh dalam menyatakan kesesuaian syariah.
2. Sertifikasi dan Pelatihan SDM: Bank harus memastikan seluruh staf memahami prinsip syariah melalui program pelatihan, pelatihan sertifikasi seperti Sertifikasi Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (SK-DPS) atau pelatihan fiqh muamalah.
3. Audit Syariah Internal dan Eksternal: Audit syariah yang dilakukan secara periodik akan membantu mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini. Audit ini berbeda dari audit keuangan karena fokus utamanya adalah pada kesesuaian akad dan transaksi.
4. Fatwa dan Standar Produk: Setiap produk baru harus dikembangkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Selain itu, bank perlu membuat manual operasional produk agar implementasinya sesuai dengan fatwa yang berlaku.
5. Sistem Informasi Kepatuhan Syariah: Penggunaan teknologi informasi dalam mengawasi kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah secara real-time dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun strategi telah dirancang, implementasi pengelolaan risiko kepatuhan syariah tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi bank syariah di antaranya adalah:

• Masih minimnya SDM yang kompeten di bidang syariah.
• Kompleksitas akad dan struktur transaksi yang terus berkembang.
• Kurangnya harmonisasi antara standar lokal (PSAK Syariah) dan standar internasional (AAOIFI).
• Tekanan pasar untuk menyediakan produk dengan struktur mirip konvensional.

Kesimpulan

Sharia Compliance Risk merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem manajemen risiko bank syariah. Ketika risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan spiritual. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak integritas sistem keuangan syariah itu sendiri.

Oleh karena itu, bank syariah harus menjadikan pengelolaan risiko kepatuhan syariah sebagai prioritas utama, dengan memperkuat peran DPS, meningkatkan kompetensi SDM, serta memastikan seluruh proses bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan operasionalnya sesuai maqashid syariah.