JAKARTA (RiauInfo) — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia kembali mengukuhkan posisinya sebagai wadah utama dunia usaha sekaligus mitra strategis Pemerintah, dengan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tahun 2025, yang diselenggarakan pada tanggal 1-2 Desember 2025 di Hotel Park Hyatt Jakarta.
Mengusung tema "Gotong Royong Memperluas Lapangan Pekerjaan untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia", KADIN menargetkan rekomendasi konkret dan 'dari bawah' (bottom up) yang siap disinergikan dengan kebijakan pusat hingga ke daerah.
Rapimnas KADIN Indonesia tahun 2025 berlangsung meriah, mempertemukan para pemimpin dunia usaha dari 38 provinsi, termasuk dari Riau, serta pimpinan asosiasi dan himpunan se-Indonesia. Inti dari pertemuan ini adalah menyebar optimisme di tengah tantangan global dan domestik, serta menghasilkan solusi kolaboratif untuk masalah fundamental ekonomi nasional, terutama perluasan lapangan kerja.
Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, dalam sambutannya menekankan bahwa Rapimnas bertujuan menunjukkan "dunia usaha itu solid" dan siap bekerja sama dengan Pemerintah. "Dua esensi KADIN adalah naungan dunia usaha, termasuk BUMN, koperasi, dan UMKM, tapi juga mitra strategis pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982," ujar Anindya, di hadapan tamu-tamu penting negara.
Acara yang dipusatkan di Hotel Park Hyatt Jakarta ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci. Dari jajaran pemerintahan dan parlemen, tampak hadir Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Wakil Ketua Umum Koordinator KADIN Bambang Soesatyo (Bamsoet). Turut hadir pula Deputi Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dan Sekretaris Utama BIN (Sestama BIN), Letjen TNI Rafael Granada Baay.
Jajaran KADIN juga menampilkan kekuatan penuh, termasuk mantan Ketua Umum KADIN Suryo Bambang Sulisto, Wakil Ketua Dewan Usaha Oesman Sapta Odang, serta para Ketua Umum KADIN Provinsi dari 38 daerah dan para pemimpin asosiasi. Anindya Bakrie secara khusus menyambut para Ketua KADIN Provinsi, menegaskan mereka adalah "sayap kanan" yang menaungi KADIN Kabupaten/Kota di seluruh penjuru Indonesia.
Rapimnas KADIN 2025 diselenggarakan selama dua hari penuh, yakni pada 1 hingga 2 Desember 2025, bertempat di Hotel Park Hyatt Jakarta. Lokasi strategis di ibukota ini dipilih sebagai tempat konsolidasi ide dan kebijakan antara dunia usaha dan pemangku kepentingan tingkat nasional.
Anindya Bakrie menjelaskan bahwa tujuan utama Rapimnas adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target ambisius 6%, 7%, bahkan 8%, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian Indonesia. KADIN ingin berperan aktif dalam menggerakkan 85% komponen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang didominasi oleh konsumsi domestik (57%) dan investasi (28%).
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa fokus ini adalah upaya nyata untuk meningkatkan perekonomian. "Fokus kita bagaimana kita bisa memperluas lapangan kerja, karena ujungnya itulah yang bisa meningkatkan tentunya perekonomian, ke 5%, 6%, 7%, dan 8%," tegasnya.
Potret Ekonomi Makro yang Cerah
Anindya Bakrie memaparkan data makroekonomi terbaru yang menunjukkan Indonesia sebagai 'bright spot' di G20. Data yang disajikan meliputi:
- Pertumbuhan Ekonomi: Tercatat sebesar 5,04% pada Kuartal III 2025.
- Inflasi: Berada di level 2,86% pada Oktober 2025, yang dinilai menjaga kestabilan.
- Neraca Perdagangan: Surplus di Kuartal III 2025 mencapai USD 4,34 miliar.
- Realisasi Investasi: Menembus Rp 491,4 triliun di Kuartal III 2025, ditopang oleh hilirisasi dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Namun, Anindya mengingatkan bahwa keberhasilan makro ini harus diterjemahkan ke mikroekonomi agar manfaatnya terasa merata hingga ke daerah.
Tantangan Mikro: Pengangguran dan Efisiensi Investasi
Dalam fokus ke mikroekonomi, KADIN menyoroti dua isu genting:
- Pengangguran Usia Muda: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di kisaran 4,85%, dengan 17% di antaranya didominasi usia muda (16-24 tahun).
- Rasio ICOR Tinggi: Rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mengukur efisiensi investasi, masih di level 6,3, jauh lebih tinggi dari Vietnam (4,6) dan Thailand (4,4). "Jadi memang deregulasi ini sama-sama Kadin kita akan coba gerakkan," kata Anindya, menggarisbawahi perlunya perbaikan efisiensi modal.
KADIN bertekad memastikan kebijakan pemerintah dapat dirasakan dampaknya hingga ke daerah. Anindya memberi contoh program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang telah sukses membangun sekitar 500 dari 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur di seluruh Indonesia, dengan total investasi mandiri mencapai Rp 750 miliar.
"Di setiap dapur itu ada 50 yang bekerja, artinya 50 dikalikan 500 itu 25.000 [lapangan kerja] sudah dan kita cukup bangga dengan itu," jelasnya. Program turunan seperti fokus pada ayam petelur dan hilirisasi pertanian yang jarang tersentuh, juga menjadi perhatian KADIN daerah, termasuk potensi Riau yang kaya sumber daya alam.
Inisiatif dan Program Unggulan KADIN
KADIN telah mempersiapkan rekomendasi melalui serangkaian Rakornas 12 Bidang, Rapimprov di 38 provinsi, dan pertemuan asosiasi untuk menyaring masukan bottom up. Dari sini, ada empat program prioritas (Quick Win):
- MBG (Makan Bergizi Gratis)
- Satgas RTLH (Rumah Terjangkau Layak Huni): Fokus penyediaan rumah murah untuk masyarakat. Bahkan sebelum ada program 3.000.000 rumah, KADIN sudah mulai dengan renovasi.
- Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Mendorong anggota KADIN menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan bagi karyawannya, sesuai arahan Presiden.
- Satgas Pekerja Migran Indonesia (PMI): Mengirim 20.000 PMI dalam setahun dan mendorong peningkatan keahlian mereka (naik kelas) menjadi perawat, chef, atau pekerja di sektor petroleum.
Peran Diplomatik Membuka Akses Pasar
KADIN juga terlibat aktif dalam diplomasi internasional, memanfaatkan posisi Indonesia sebagai pemain penting di geopolitik global. KADIN diajak Pemerintah untuk membuka akses pasar melalui negosiasi dengan Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Peru.
Keaktifan KADIN tercermin dari penyelenggaraan berbagai forum internasional, seperti:
- International Indonesia Sustainability Forum (menghasilkan 13 MOU senilai Rp 278 triliun).
- Indonesia Brazil Business Forum (bersama Presiden Lula, bagian dari BRICS).
- Asia Indo-Pacific Forum di Kuala Lumpur
- Partisipasi di APEC di Korea Selatan dan B20 di Afrika Selatan
"Intinya semua ini tentu ujungnya untuk teman-teman yang ada di ruangan ini. Bagaimana konsumsi domestik bisa berjalan dan bagaimana investasi bisa berjalan," pungkas Anindya.
Ajakan Kolaborasi untuk Stabilitas dan Pertumbuhan
Menutup sambutannya, Anindya menitipkan pesan kolaborasi antara pengusaha, parlemen, dan penegak hukum untuk fokus pada pencegahan (hukum) agar dunia usaha dapat terus berjalan tanpa rasa khawatir. Ia optimis di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat dicapai.
"Kami yakin kalau semua ini berjalan lancar, mudah-mudahan kita semua bisa memberikan lebih banyak kontribusi kepada pemerintah," tutup Anindya Bakrie.
