TAPSEL (RiauInfo) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, khususnya Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), setelah menyaksikan langsung betapa masifnya dampak banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera. Kunjungan lapangan pada Minggu (30/11/2025) menjadi titik balik atas penilaian awal BNPB, yang sempat memicu sorotan publik.
"Saya kaget, saya tidak mengira sebesar ini! Saya mohon maaf, Pak Bupati," ujar Letjen TNI Suharyanto, menunjukkan empati dan pengakuan atas skala kerusakan saat berinteraksi dengan pejabat daerah dan korban di lokasi. Ia menyatakan bahwa kehadiran mereka ke Tapanuli adalah untuk membantu seluruh masyarakat.
Permohonan maaf ini disampaikan untuk merespons kritik publik yang menilai BNPB awalnya terkesan meremehkan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Suharyanto menjelaskan, "Ini bukan berarti kami tidak peduli," namun menduga minimnya informasi rinci mungkin disebabkan oleh semangat pantang menyerah tim di lapangan.
Kronologi Penolakan Status Bencana Nasional
Polemik mengenai status bencana ini mencuat sejak Jumat (28/11/2025), ketika korban jiwa terus bertambah dan kerusakan meluas. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkap alasan pemerintah tak menetapkan status Bencana Nasional untuk banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera.
Menurut Suharyanto, keputusan itu diambil karena bencana di Sumatera belum memenuhi parameter ketat penetapan Bencana Nasional, seperti kerusakan absolut, lumpuhnya sistem pemerintahan daerah, atau hilangnya kendali layanan publik.
Ia mencontohkan, status tersebut selama ini hanya diberikan untuk kasus berskala sangat masif seperti COVID-19 dan Tsunami 2004.
BNPB menilai bahwa skala penanganan di tingkat provinsi masih bisa dilakukan. Ia juga menyebut bahwa diskusi mengenai status tersebut tak perlu diperpanjang, mengingat Indonesia memiliki rekam jejak yang sangat terbatas soal penetapan Bencana Nasional, bahkan bencana besar seperti gempa Palu dan Cianjur pun tidak berstatus nasional.
Status Resmi Sekarang: Bencana Daerah dengan Dukungan Pusat
Status resmi yang ditetapkan saat ini adalah Bencana Daerah Tingkat Provinsi. Sejumlah gubernur di Sumatera, termasuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari melalui surat keputusan masing-masing untuk mempercepat penanganan.
Meskipun berstatus daerah, Pemerintah Pusat melalui BNPB, TNI, POLRI, dan kementerian/lembaga terkait telah memberikan dukungan maksimal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa perlakuan dan penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah menggunakan pola dan dukungan skala nasional—termasuk pengerahan sumber daya nasional dan bantuan langsung dari Presiden Prabowo.
Suharyanto menjamin, meskipun statusnya bencana daerah, logistik dan segala macam penanganan masih "ter-cover" dengan baik. Ia menegaskan pemerataan bantuan ke wilayah terdampak: "Tidak ada perbedaan bantuan, apakah itu untuk Tapanuli Utara, Selatan, Sibolga, atau Mandailing Natal. Semua dianggap sama."
Desakan Kenaikan Status dan Fokus Penanganan
Di sisi lain, desakan untuk menetapkan Bencana Nasional terus menguat. Sejumlah anggota DPR, kepala daerah, dan organisasi sipil menyoroti skala korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan luas wilayah di tiga provinsi yang dianggap sudah melebihi batas bencana daerah. Namun, pejabat BNPB dan elite politik menegaskan bahwa penetapan status adalah kewenangan penuh Presiden.
Fokus utama penanganan dan pengerahan bantuan saat ini adalah di Tapanuli Tengah, karena menjadi wilayah terparah dengan jumlah korban meninggal dan hilang terbanyak serta akses yang masih terbatas atau terputus. Upaya pembukaan jalur yang terputus terus dilakukan secara paralel dengan alat berat, mengingat kerusakan di beberapa titik hanya berupa jalan tertutup longsor.
Pemerintah Pusat berkomitmen untuk memastikan distribusi logistik berjalan seiring dengan operasi pembukaan jalur. Pesan utamanya, meskipun belum berstatus nasional, BNPB hadir dan siap memberikan dukungan penuh kepada masyarakat yang terdampak tanpa membeda-bedakan wilayah.
