JAKARTA (RiauInfo) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bertemu dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, pada Rabu (3/12/2025) di Jakarta. Dalam pertemuan dialogis tersebut, Wiranto secara tegas mengapresiasi dan mendukung komitmen PWI untuk menjaga posisi apolitis, tidak terlibat dalam politik praktis, serta menjadikannya sebagai mitra strategis pemerintah. Pertemuan ini juga menjadi ajang bagi PWI untuk menyampaikan harapan dukungan terhadap program peningkatan kualitas wartawan, seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), di tengah tantangan disinformasi yang kian kompleks di ruang digital.
Pertemuan antara jajaran PWI Pusat dengan Penasihat Khusus Presiden Wiranto berlangsung akrab dan dialogis. Fokus utama diskusi adalah peran strategis pers nasional, khususnya PWI, di tengah dinamika informasi publik yang kini menghadapi tantangan besar dari badai hoaks dan disinformasi.
Wiranto, yang pernah menjabat Panglima ABRI, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap upaya PWI dalam menjaga integritas dan independensi pers. Ia menekankan bahwa sikap apolitis adalah kunci fundamental untuk mempertahankan kehormatan profesi dan kepercayaan publik.
“PWI harus tetap apolitis. Itu penting untuk menjaga marwah profesi,” ujar Wiranto. Ia melanjutkan bahwa posisi netral tersebut memungkinkan pers berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus penuntun informasi publik yang jernih dan berimbang, alih-alih menjadi alat kepentingan politik.
Pemerintah, lanjut Wiranto, menempatkan PWI sebagai mitra strategis dalam upaya memastikan komunikasi kebijakan dapat sampai ke publik secara efektif dan transparan. Kemitraan ini bertujuan menjembatani pemahaman antara pembuat kebijakan dan masyarakat luas.
Meskipun menjadi mitra, Wiranto juga mengingatkan pentingnya menjaga fungsi kritik pers. Ia menegaskan bahwa kritik konstruktif adalah bagian integral dari ekosistem demokrasi yang sehat.
“PWI diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi rakyat. Tetapi tetap kritis, tidak hanya mengikuti arus,” ujarnya, mengingatkan agar pers tidak hanya 'mengamini' kebijakan tanpa melakukan fungsi kontrol.
Dalam konteks tantangan pers di era digital, Wiranto menyoroti isu krusial terkait penyebaran hoaks dan disinformasi yang massif. Ia menilai hal ini dapat memecah konsentrasi publik dan mengganggu stabilitas informasi.
“Kini bukan hanya soal bad news atau good news. Kadang keduanya bercampur dan membuat publik bingung,” kata Wiranto, menggambarkan betapa rumitnya memilah informasi yang benar di tengah banjir konten digital.
Menanggapi tantangan integritas dan profesionalisme di era digital, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan aspirasi PWI kepada Penasihat Khusus Presiden. PWI berharap pemerintah dapat memberikan dukungan penuh terhadap program peningkatan kualitas wartawan, termasuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan profesionalisme lainnya.
“Kami berharap dukungan Pak Wiranto untuk memperkuat program-program peningkatan kualitas wartawan di Indonesia,” kata Zulmansyah, menegaskan bahwa kualitas SDM pers adalah benteng utama melawan disinformasi.
Pertemuan ini turut membahas isu-isu seperti literasi informasi, integritas media, dan kompetisi platform. Wiranto didampingi Asisten I Dr. H. Adi Warman dan Asisten II Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastono. Sementara delegasi PWI Pusat yang hadir antara lain: Sekjen Zulmansyah Sekedang; Ketua Departemen Hankam TNI–Polri Johnny Handjojo; Wakil Ketua Bidang Pendidikan Zarman Syah; serta Humas PWI Pusat Akhmad Dani.
