Abdul Gafar Usman Perhatikan Serius Warga Pulau Padang

Gafar yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI itu bahkan memberikan perhatian serius dengan langsung menghubungi staf khusus Menteri Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau. “Saya akan fasilitasi solusi dalam tempo tidak terlalu lama dengan instansi terkait seperti Kemenhut, BPN, Kemendagri sebagai wujud image pemerintah pusat yang selalu berpihak kepada rakyat dan tidak merugikan rakyat, “ ujar mantan Kakanwil Kementrian Agama Riau itu, saat menemui warga di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/12). Di depan warga Pulau Padang, AGU juga telah memfasilitasi dengan menyediakan dokter yang bertugas di klinik DPD RI untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga Pulau Padang yang telah melakukan aksi demo sejak Jum’at (16/12) lalu. Selain memberikan fasilitas kesehatan, AGU juga telah mengkomunikasikan kepada Kepala Badan Kantor Penghubung Riau di Jakarta, untuk memberikan bantuan vitamin dan obat-obatan jika ada warga Pulau Padang yang mengalami kondisi memburuk. Dalam kunjungan selama hampir 30 menit, AGU terlibat pembicaraan dengan warga dan kordinator lapangan yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Penyelematan Pulau Padang Kardo, M. Ridwan dan Isnadi Esman. AGU menghimbau warga Pulau Padang selama melakukan aksi untuk tidak melakukan aksi pengrusakan diri. “Saya hanya menghimbau warga untuk tidak melakukan aksi pengrusakan diri sendiri. Sebab segala aspirasi akan di follow-up, sesuai kewenangan lembaga. masing-masing, “ ujarnya. Menurut Ridwan, Aksi jahit mulut delapan warga Pulau Padang ditempuh sebagai aksi lanjutan di Pekanbaru untuk menuntut pencabutan izin SK Menhut No.327 Tahun 2009 tentang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). “Aksi jahit mulut akhirnya kami tempuh, setelah tiga hari tidak bicara. Jika kondisi delapan sukarelawan memburuk, 73 warga yang telah diperiksa dokter siap menggantikannya. Kami akan jahit mulut sampai tuntutan terkabul, dan mencabut SK Menteri Kehutanan No.327, “ ujarnya. Ditambahkan Isnadi Esman, sesuai hasil pertemuan FKM Penyelamatan Pulau Padang dengan Sekjen Kemenhut, Jum’at (16/12) lalu, Kemenhut akan membuat surat kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk menerbitkan rekomendasi pencabutan HTI atas nama PT RAPP. “Kemenhut juga akan membuat surat kepada Dishut provinsi Riau untuk tidak menerbitkan RKT atas nama perusahaan PT RAPP, “ katanya. Menurut pengamatan dari 14 anggota DPD (empat) dan DPR RI (11), yang berkantor di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat itu, sejak Jum’at (16/12) melakukan aksi di depan gedung DPR, baru AGU yang menemui dan mengajak dialog warga Pulau Padang. Selebihnya, langsung kembali ke Riau untuk menemui konstituennya untuk menjalani masa reses.(zas/rls)