PEKANBARU (Riau Info) - Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar di Cikarang, Jawa Barat, resmi ditutup pada Sabtu (30/8/2025). Momen bersejarah ini menandai babak baru bagi organisasi profesi wartawan terbesar di Indonesia. Akhmad Munir, atau yang akrab disapa Cak Munir, berhasil memenangkan pemilihan Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030 secara telak, mengungguli rivalnya Hendri Ch. Bangun. Kemenangan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan juga simbol pemulihan dan penegasan kembali marwah organisasi yang sempat tercoreng.
Terpilihnya Cak Munir sekaligus menjadi titik akhir dari dualisme kepemimpinan yang telah lama menggerogoti tubuh PWI. Situasi ini bermula dari dugaan praktik tidak etis yang melibatkan kepemimpinan sebelumnya. Kasus "dana cashback" yang menyeret nama Hendry Ch. Bangun menjadi sorotan publik, memunculkan pertanyaan besar tentang integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi.
Kasus ini diduga kuat sebagai upaya manipulasi dana PWI untuk kepentingan pribadi. PWI Pusat mengambil langkah tegas untuk membersihkan diri dari permasalahan tersebut. Dewan Kehormatan PWI Pusat, sebagai garda terdepan penjaga etika, akhirnya memberhentikan Hendry Ch. Bangun dari keanggotaan PWI. Keputusan ini secara otomatis menggugurkan jabatannya sebagai Ketua Umum.
Dalam upaya penyelamatan organisasi, Dewan Kehormatan menugaskan Zulmansyah Sekedang, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Tugas utama Zulmansyah adalah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menyelesaikan krisis. Namun, meskipun ia terpilih secara sah dalam KLB sebagai Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun tetap bersikukuh untuk tidak melepaskan jabatannya, menciptakan situasi dualisme yang berkepanjangan.
Konflik ini mencapai puncaknya ketika Dewan Pers, sebagai lembaga yang mengelola kantor PWI, turun tangan. Hendry Ch. Bangun dan seluruh jajarannya terpaksa diusir dari kantor PWI. Kejadian ini menjadi penegas bahwa hanya ada satu kepengurusan yang diakui secara legal. Dengan selesainya kongres di Cikarang, kini tidak ada lagi ruang abu-abu bagi pihak-pihak yang masih mencoba mengklaim kepemimpinan yang tidak sah.
Keputusan kongres ini berdampak langsung hingga ke tingkat daerah. Tidak hanya di pusat, status kepengurusan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota yang sempat dipertanyakan kini menjadi terang benderang. Sekretaris PWI Riau, N. Doni Dwi Putra, dengan lugas menegaskan bahwa kongres telah membuat keputusan final yang tidak bisa diganggu gugat.
"Dengan berakhirnya kongres, tidak ada lagi yang bisa mengaku sebagai Plt Ketua PWI, baik di Riau maupun di kabupaten/kota. PWI Pusat sudah jelas hanya mengakui hasil kongres," ujar Doni pada Selasa (2/9/2025). Pernyataannya ini mengakhiri semua spekulasi yang beredar.
Doni Dwi Putra juga menegaskan bahwa di Riau, kepengurusan yang sah berada di bawah kepemimpinan Raja Isyam. Keputusan ini bahkan ditegaskan secara resmi dalam forum kongres. Dengan demikian, status kepengurusan PWI Riau sudah final dan tidak bisa lagi diperdebatkan.
"Kongres sudah memutuskan, PWI Riau di bawah kepemimpinan Pak Raja Isyam adalah pemilik suara sah. Jadi sudah final. Tidak ada dualisme," tegas Doni. Penegasan ini memberikan kepastian hukum dan organisasi bagi seluruh anggota PWI di Bumi Lancang Kuning.
Menanggapi pihak-pihak yang mungkin masih mencoba mengklaim jabatan Plt Ketua, Doni memberikan peringatan keras. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak hanya menyalahi aturan organisasi, tetapi juga berpotensi memiliki implikasi hukum.
"Kalau masih ada yang mengaku Plt, akan kita bawa ke ranah hukum. Karena tidak ada dasar lagi untuk mengklaim jabatan itu," tegas Doni. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga wibawa organisasi dan memastikan tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, Doni juga menyinggung soal proses rekrutmen anggota PWI yang sempat dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku Plt sebelumnya. Ia memastikan bahwa seluruh proses tersebut tidak akan diakomodir.
"Jangan ada lagi yang mengaku sebagai anggota PWI lewat jalur yang tidak sesuai AD/ART," imbaunya. Penjelasan ini sangat penting untuk memberikan kejelasan bagi para calon anggota yang mungkin telah dirugikan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Doni memastikan bahwa mereka yang telah mengikuti "testing" versi Plt tidak akan diakui secara sah sebagai anggota PWI. Ia menyarankan para korban untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak yang telah menggelar kegiatan tersebut.
"Mereka yang ikut testing versi Plt itu dipastikan tidak sah menjadi anggota PWI. Silakan minta pertanggungjawaban kepada yang menggelar," tandas Doni. Hal ini menunjukkan komitmen PWI Pusat dan daerah untuk menegakkan aturan dan menjaga kualitas keanggotaan.
Dengan selesainya persoalan dualisme, Doni mengajak seluruh pengurus PWI di daerah untuk kembali fokus pada tugas utama. "Saatnya fokus bekerja, jalankan program, dan bersatu untuk membesarkan organisasi," ajaknya. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun kembali citra organisasi dan mengembalikan kepercayaan publik.
Doni juga mengingatkan bahwa sudah saatnya PWI bergerak maju, menyusun program dan agenda yang sempat tertunda akibat dinamika internal. Fokus pada peningkatan kualitas wartawan dan kontribusi positif bagi masyarakat menjadi prioritas utama.
Keputusan kongres ini menjadi tonggak penting dalam sejarah PWI. Kemenangan Akhmad Munir bukan hanya kemenangan personal, melainkan kemenangan bagi seluruh anggota PWI yang mendambakan organisasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Ini adalah saatnya bagi PWI untuk kembali menjadi pilar utama dalam menjaga kebebasan pers dan menyuarakan kebenaran.
