Untuk itu PNS dilingkungan Sekdaprov Riau yang belum melakukan tes urine pengujian sampel tersebut akan diulang kembali. ''Mereka yang belum dilakukan tes urine itu harus dites kembali,'' tegas Ketua BNP Riau Drs Wan Abu Bakar MS, kepada wartawan di Pekanbaru.
Dari 900 PNS di lingkungan Setdaprov Riau, ternyata baru sebanyak 500 PNS saja yang sudah melakukan tes urine. Sedangkan 400 PNS lagi belum melakukan tes urine tersebut dengan berbagai alasan.
"Kita akan lakukan tes ulang, dan nantinya bagi PNS yang urinenya terbukti mengandung zat-zat narkoba, tergantung Sekdaprov memberikan sanksi. Kalau mereka tak mau dilakukan tes urine ini juga akan diberi sanksi. Kita minta Sekda dapat memberi sanksi nantinya," ujarnya.
Disebutkannya juga bahwa masih minimnya mereka yang mau dilakukan tes urine, padahal sudah diperintahkan sekda merupakan bentuk ketidakdisiplinan. Jumlah 500 PNS di setdaprov Riau yang sudah dilakukan tes urine ini hanya sebagian kecil dari 5048 yang telah diperiksa.
Dari jumlah ini, 22 orang diantaranya dinyatakan positif mengandung amphetamin (zat yang terkandung dalam sabu-sabu dan ekstasi), serta mengandung canabis sativa (zat yang terkandung dalam ganja dan marijuana). Seperti yang pernah disampaikan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau Kombes Pol Drs Asrizal Amir.
Adapun pemeriksaan ini sudah dilakukan di tujuh lokasi diantaranya Pemprov Riau, Mapolda Riau, Pemkab Bengkalis termasuk di lingkungan Mapolres Bengkalis, Pemkab Siak dan Mapolres Siak, Pemkab Inhil dan Mapolres Inhil, Pemko Dumai dan Mapolresta Dumai.(ad)
Terkait belum Tuntasnya Tes Urine
PEKANBARU (RiauInfo) - Tes Urine yang dilakukan di jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Setdaprov Riau beberapa waktu lalu dinilai belum sukses. Ini terjadi karena banyaknya PNS yang mangkir dalam tes urine yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau baru-baru ini tersebut. Disinyalir mereka yang mangkir itu kemungkinan antara lain karena tak bersih dari narkoba.
