Satu Kegiatan di Bapedal Riau Telan Dana Rp 1 Milyar Lebih

Permasalahan tersebut terutama disebabkan tidak terealisirnya maupun rendahnya penyerapan dana kegiatan meskipun direalisasikam kegiatan yang telah direncanakan pada 16 satuan unit kerja senilai Rp 43.064.267.800 milyar. "Saya ingin menanyakan kenapa tingkat penyerapan dana rendah. Hal ini mengindikasikan adanya dana yang cukup besar di masing-masing SKPD. Kemana saja sisa anggaran selisih dari anggaran dan realisasi anggaran. Apakah kas SKPD sudah dikembalikan kepada daerah?," ungkap Robin P Hutagalung dalam hearing di Ruang Komisi C DPRD Riau, Rabu (18/7). Menurut Robin, disamping itu dipertanyakan pula bagaimana Bapedal Riau melakukan pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum Karhutla. Dan yang ditanyakan terakhir yakni bagaimana pula dengan penanggulangan soal kabut asap di Riau. Sementara itu, Kepala Dinas Bapedal Riau Ir Lukman Abbas MT mengatakan untuk satu kegiatan yang telah menghabiskan Rp 1.484.454.400 dianggarkan melalui APBD-Perubahan. Terus untuk kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Dana tersebut tidak sempat diambil atau dicairkan oleh Bapedal Riau. Mengenai masalah penangganan kabut asap di Riau harus dilakukan secara komphrenhensif untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan dan peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla. Mulai dari tingkat Provinsi hingga Desa yang dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan. Penangganan kabut asap di Riau telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 tahun 2006 tentang Pusdakarhutla dibidang pencegahan dan deteksi dini ditanggani oleh Dinas Perkebunan (Disbun). Dimana saat ini Bapedal Riau telah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan ditanggani oleh Satpol PP Provinsi Riau bekerjasama dengan Ditserse Polda Riau. Kesimpulan yang didapat dalam hearing ini, bahwa Bapedal Riau berjanji akan terus menjalin komunikasi kepada masing-masing SKPD. "Kita akan berusaha menjalankan tugas secara profesional," katanya.(Dd)