Pelaksanaan Kebun Sawit K2I Masih Kontroversi

Program Kebun Sawit K2I dimaksudkan agar masyarakat memiliki kebun sendiri melalui investasi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melalui sharing program atau sharing financial. Animo masyarakat untuk membuka kebun sawit sangat besar karena hasil penjualan produksinya sangat menjanjikan. Sehingga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya rasa program ini sesungguhnya memiliki keterkaitan langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan kebun sawit K2I ini masih dihadapkan kepada berbagai kontroversi," katanya. Padahal sudah ada payung hukum Perda Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2006. Niat baik itu saja ternyata belum menjamin sebuah program akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Semuanya diperlukan pendekatan sistemik sehingga langkah berada dalam suatu sinkronisasi. Kesepakatan yang telah dibuat antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam pembangunan kebun sawit K2I menemui beberapa hambatan. Dalam kesepakatan, Pemerintah Provinsi menyediakan dana dan menunjuk pengembang Pemerintah Kabupaten/Kota mempersiapkan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL). Sebagian besar lahan yang dicadangkan tidak sesuai dengan harapan kerena umumnya merupakan lahan sisa sangat marjinal dan jauh dari infrastruktur. Dana yang dialokasikan sejumlah Rp45 miliar tidak dapat dipergunakan tahun 2006. Dan baru dapat digunakan tahun 2007. Mengingat program kebun sawit K2I ini ditunggu oleh masyarakat. "Saya minta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan juga pengembang PT. Gerbang Ekapalmina untuk sungghuh-sungguh merealisasikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga masyarakat dapat merasakan keuntungan dari program kebun sawit K2I ini," tandasnya.(Dd)