Kalangan DPRD Riau Pertanyakan Program “KAT” BKS

586 views

PEKANBARU (RiauInfo) – Kalangan Anggota DPRD Riau, terutama di Komisi D DPRD Riau, mempertanyakan bentuk program Komoditi Adat Tertinggal (KAT) yang telah dibuat oleh Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau. Hal ini terkuak didalam Hearing Komisi D DPRD Riau dengan BKS Riau yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Riau, Ir Fendri Jaswir.

Usai mengelar hearing dengan Biro Kesra Setda Riau, kembali Fendri Jaswir memberikan kesempatan kepada Kepala BKS Riau, Humizri untuk memaparkan program yang telah dijalankan oleh BKS tahun 2007 ini. Humizri mengatakan dalam rentan waktu tiga bulan mendatang, BKS menerima bantuan sarana prasarana berbentuk 11 unit mobil angkutan. Untuk biaya perawatan 11 unit mobil angkutan yang ada di BKS memakan anggaran sebesar Rp900juta.

Program lain yakni untuk tangap darurat disediakan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Seperti baru yang dilakukan BKS Kamis (14/9) lalu, telah mengirimkan bantuan berupa dua truk makanan dan obat-obatan ke Sumatera Barat. Dan langsung mengirimkan 25 orang tagana (Tangap Darurat). 25 Orang ini lebih kurang selama tujuh hari di Sumbar. “Kita sangat menyayangkan dana bantuan tersebut belum tersedia,” katanya. Dan program lain dalam waktu tiga bulan ini yakni Komiditi Adar Tertinggal (KAT). Bahwa dilihat 10 Kabupaten masih ada yang membutuhkan perhatian dari BKS. Untuk program KAT, BKS Riau telah membuat beberapa pedoman dan petunjuk pelaksana (juklak). Dan hal ini dianggarkan sebesar Rp300juta.

Usai mendengarkan pemaparan Kepala BKS, Fendri Jaswri memberikan kepada anggota untuk melakukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dilontarkan oleh Sekretaris Komisi D DPRD Riau, Mukti Sanjaya, kalau masalah program tangap darurat dirinya sangat mendukung. “Hanya saja ingin mempertanyakan apa bentuk penjelasan tentang program KAT tersebut,” tanya Mukti.

Bukan Mukti saja yang melontarkan pertanyaan seputar KAT, melainkan beberapa anggota dewan yang hadir juga mempertanykan program KAT di buat oleh BKS Riau itu? Selainkan KAT, anggota Komisi D DPRD Riau juga mempertanyakan kebaradaan 11 unit mobil angkutan di BKS. Untuk apa saja dioperasionalkan 11 unit mobil tersebut?

Jawab Humuzri, kalau program KAT saat ini bertumpuh kepada pembangunan perumahan saja. Sesuai dengan pedoman dan juklak yang telah ditetapkan. “Memang saya akui program KAT dalam pelaksanaannya saja masih ada masalah. Tapi semuanya telah dibereskan oleh konsultan. Sehingga semua permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik,” terangnya.

Kalau 11 unit mobil angkutan dibagi-bagi menjadi empat untuk Resque, dua unit untuk umum, empat unit pelayanan keliling dan satu unit untuk tangki air. Sekarang ini untuk biaya operasional 11 unit mobil angkutan ini dipakai dana dari Badan di BKS Riau. “Kami sangat berharap untuk dapat menambah anggaran tangap darurat di APBD Perubahan. Jika anggaran berlebih secara otomatis akan kita kembalikan ke Kas Daerah,” pungkasnya. (Dd)

Posting Terkait