Hari ini, Pemko Berikan Jawaban Kepada Dewan

700 views

PEKANBARU (RiauInfo) – Bertempat di Balai Payung Sekaki, Pemerintah Kota Pekanbaru yang diwakili Wakil Walikota Erizal Muluk membacakan jawaban atas pandangan umum anggota DPRD Kota Pekanbaru terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2008 pada 16 Juli lalu.

Dalam paparannya di depan anggota dewan, Erizal mengaku pandangan yang disampaikan anggota dewan beberapa waktu lalu tersebut berupa koreksi, pertanyaan, tanggapan dan saran dengan tujuan untuk perbaikan dan peningkatan perencanaan pelaksaanan dan pengelolaan daerah. Sehingga apa yang menjadi harapan bersama bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud, kata Erizal.

Hadir pada saat, wakil Ketua DPRD Pekanbaru Adrian Ali beserta anggota dewan, sejumlah Kepala Dinas Pekanbaru, serta berbagai unsur Muspida.

Pada kesempatan pertama, Erizal terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari praksi Gabungan yang dibacakan PL Tobing.
Pertanyaan tentang target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2007 yang tidak tercapai. Dijelaskan Erizal, target maupun realesasi PAD selama berapa tahun ini selalu meningkat, seperti pada tahun 2005, diangarkan 90.063.220.320 rupiah dengan realisasi sebesar 86.945..155.571.

Pada tahun 2006 target sebesar 102.000.000.000, realisasi sebesar 104.449.314. Pada tahun 2007 target sebesar 150.050.000.000, sedangkan realisasinya sebesar 109.039.133.688 rupiah.

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kenaikan target yang ditetapkan dalam APBD tahun 2007 relatif tinggi yaitu 43,66 persen dari realisasi tahun 2006. Sehingga mewujudkan target tersebut masih ditemui beberapa kendala teknis di lapangan. Hal ini, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 10.15 persen, papar Erizal.

Jawaban ini juga sekaligus menjawab seperti yang ditanyakan fraksi PPP, fraksi Partai Demokrat. Selain itu ada juga pemaparan tentang jawaban tujuh jenis pajak yang ditetapkan pemerintah Pekanbaru apakaha telah maksimal serta sejauh mana tentang Pemko membuat kesadaran kepada masyarakat untuk sadar membayar pajak.

Dalam paparan yang dibacakan Erizal menjelasakan, pungutan pajak yang kami lakukan pada tahun 2007 telah maksimal. Sedangkan untuk kesadaran masyarakat, Erizal mengaku pihak Pemko telah berupaya semaksimal mungkin seperti melaksanakan himbauan lewat media cetak dan elektronik, melaksanakan sosialisasi, melaksanakan pemanggilan secara intensif kepada wajib pajak yang menunggak.

Selain itu, menjawab pertanyaan fraksi Keadilan Sejahtera yang mepertanyakan tentang gambaran potensi pendapatan yang sebenarnya dari masing-masing pajak dan retribusi daerah sehubungan dengan tingkat capaian yang rata-rata melebihi 100 persen khususnya pajak parkir, pajak hiburan, serta pajak pengambilan bahan galian C, Erizal mengatakan pihak Pemko saat ini belum lagi melakukan kajian potensi. Namun kedepn akan berupaya untuk melaksanakannya, harapnya.

Lebih lanjut, masih menjawab pertanyaan fraksi PKS tentang jembatan Siak III, Lokalisasi Teleju Erizal menjelaskan, anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan Siak III belum direalisasikan.

Menurut Erizal, pembebasan lahan jembatan Siak III sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau. Dan hingga saat ini pembebasan lahannya sudah selesai dikerjakan dan dilanjutkan dengan pembangunan fisik.

sedangkan untuk lokalisasi Teleju, Erizal menjelaskan begitu kompleksnya permasalahan yang ada, sehingga target yang diinginkan pada akhir 2008 ini kecil kemungkinan.

Kendati demikian, pihak Pemko sudah mengupayakan seperti melakukan pendataan penduduk dan rumah tempat tinggal oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Dinas Kimpraswil. Kemudian penghitungan aset, pengukuran dan negoisasi pembebasan tanah oleh tim pembebasan tanah. Terakhir, ganti rugi tanah lokalisasi Teleju.

Dijelasakannya, untuk anggaran ganti rugi baru dianggarkan pada tahun 2009 mendatang.

Banyak lagi persoalan yang dijawab Erizal seperti pemberantasan penyakit masyarakat, aborsi, kumpul kebo, narkoba dan lainnya.

Sedang dari fraksi lainnya seperti Golkar yang mempertanyakan kegiatan pengadaan buku pokok serta alat tulis untuk anak sekolah. Lalu fraksi PAN tentang pendapatan hotel dan pajak dan restoran dengan sistem kontrol komputerisasi. (muchtiar)

 

Posting Terkait