PEKANBARU (RiauInfo) -Program yang diajukan ke DPRD Riau selama ini selalu lebih besar dari anggaran APBD yang tersedia. Besarnya mencapai 2 hingga 3 kali lipat dibanding dana APBD yang tersedia sekitar Rp.4 triliun tiap tahunnya. Hal ini akibat penyusun anggaran yang kurang teliti dalam memprioritaskan programnya.
"Perlu skala prioritas bagi program-program pemerintah ke depannya. Skala ini mesti terukur dengan evaluasi yang tepat. Karena ini akan mempermudah DPRD untuk mengesahkan anggaran yang akan digunakan,"ujar Abubakar Siddiq dari Fraksi Golkar DPRD Riau kepada RiauInfo, Selasa (25/03) di tengah berlangsungnya Musrenbang Riau di Pekanbaru.
Prioritas program tersebut menurut Abubakar, juga diharap bisa mengundang datangnya Anggaran dari pusat yakni APBN. Karena selama ini seperti proyek multi years masih bertumpu pada budgetsharring dana daerah dan pemprov Riau.
"Selama ini program-program prioritas seperti proyek multi years masih mengandalkan dana daerah dan provinsi Riau. Kita harap Musrenbang ini akan memberikan masukan ke daerah agar programnya bisa mendatangkan APBN. Jangan sebaliknya, program yang tidak prioritas menjadi program yang diprioritaskan. Akhirnya terjadi bongkar pasang perencanaan yang berdampak terlambatnya proses penetapan anggaran pembangunan,"terang Abubakar.
Untuk tahun depan, menurut Abubakar, Riau mesti meratakan proyek multiyears ke 4 kabupaten/kota yang hingga saat ini belum menikmati proyek multiyears. Kabupaten tersebut seperti Inhu, Kuansing, Kampar dan Rohil.
"Banyak yang harus dibangun untuk 4 daerah tersebut. Pembangunan ini juga berskala prioritas. Kita harap 2009 nanti 4 daerah ini akan menikmati proyek multiyears sebagaimana daerah lainnya,"harap Abubakar.(Surya)
.jpg)
