"Lokasinya dipindahkan dan kita kembali mengajukan dana tambahan dalam APBD Perubahan sebesar Rp16 miliar untuk pembangunan perumahan itu," kata Sekda Riau HR Mambang Mit di Pekanbaru, Rabu.
Sebelumnya pembangunan perumahan PNS Riau di lokasi tanah Balai Diklat di daerah Kubang sempat berpolemik, karena lahan yang digunakan adalah lahan untuk pembangunan Kantor Balai Diklat yang saat ini dinilai sudah tidak layak lagi.
Bahkan Menteri Perumahan (menpera) Muhammad Yusuf Asyari sempat melakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan tersebut beberapa waktu lalu.
"Pembangunan tetap berlanjut, karena masih banyak PNS yang belum memiliki rumah sendiri, cuma lokasinya dipindahkan," tambah Sekda lagi.
Ia membantah bahwa lokasi baru yang direncanakan tempat pembangunan rumah PNS bermasalah. "Tidak ada persoalan lagi, perumahan PNS akan tetap dibangun di lokasi yang baru ini," katanya.
Lahan yang direncanakan sebagai pengganti luasnya sekitar 40 hektare dan berada tetap di Kecamatan Siak Hulu, hanya lokasinya lebih jauh, yakni di sekitar Pesantren
Teknologi Riau, lewat Jalan Lintas Timur.
"Luasnya 40 hektare dan terletak tak jauh dari Pesantren Teknologi. Mengenai jumlah anggaran yang diajukan sekitar Rp 40 miliar," katanya.
