JAKARTA (RiauInfo) – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 tetap resilien di tengah gejolak ekonomi global. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang masih berada dalam sasaran, serta defisit APBN dan pembiayaan yang tetap terkendali.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Pemerintah menilai dinamika global tetap perlu diantisipasi, terutama perkembangan geopolitik, perubahan suku bunga Amerika Serikat, dan kondisi pasar keuangan global.
Ekonomi Indonesia Tetap Bergerak
Suahasil menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencapai 5,45%. Sementara itu, inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,19% dan masih berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.
“Indonesia itu tetap resilien perekonomiannya, gerak ekonominya, gerak di masyarakat,” kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers tersebut. Menurut Kementerian Keuangan, aktivitas ekonomi juga tercermin dari pertumbuhan sejumlah indikator seperti penjualan mobil, sepeda motor, semen, dan konsumsi.
Keyakinan konsumen turut menguat, sementara penjualan riil kembali berada dalam fase ekspansif. Namun, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur tetap menjadi indikator yang perlu dicermati karena sektor manufaktur Indonesia turut dipengaruhi perkembangan ekonomi global.
“Jadi, harus kita waspadai, kita tidak boleh lengah, tapi Indonesia kondisi ekonominya cukup resilien, malah saya bisa katakan sangat resilien,” ujar Suahasil. Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga pangan dan menjaga sejumlah harga yang berada dalam kewenangan pemerintah, termasuk bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif listrik.
APBN Tetap Kuat dan Kredibel
Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Pada periode yang sama, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun sehingga defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Penerimaan negara hingga akhir Agustus 2026 tumbuh 25,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1%, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8%.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7% menjadi Rp435,1 triliun. Di sisi belanja, belanja negara tumbuh 17,1%, sementara belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp912,4 triliun atau meningkat 33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track,” kata Suahasil Nazara.
Pemerintah menegaskan percepatan belanja tetap harus memperhatikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan manfaat bagi masyarakat. APBN juga digunakan untuk menjalankan fungsi perlindungan masyarakat melalui subsidi dan kompensasi, perlindungan sosial, serta berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi,” jelas Suahasil.
Ia menambahkan bahwa pendapatan perlu diperkuat, belanja dibuat lebih efektif dan produktif, sedangkan defisit harus dikelola secara sehat dan terkendali.
Pembiayaan APBN Masih On Track
Di sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp506 triliun. Suahasil menyatakan angka tersebut masih sesuai dengan rencana APBN.
“Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta pada 18 September 2026.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia juga disebut tetap solid. Salah satu indikator yang dipantau pemerintah adalah spread yield SBN terhadap US Treasury yang tercatat sekitar 217 basis poin.
Minat investor di pasar perdana juga terlihat dari rata-rata bid to cover ratio, yakni perbandingan antara total penawaran investor dengan jumlah surat utang yang ditawarkan pemerintah. Rata-rata bid to cover ratio lelang Surat Utang Negara (SUN) tercatat 1,88 kali, sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,53 kali.
Selain pembiayaan utang, pemerintah merealisasikan pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam APBN. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp62,6 triliun yang digunakan untuk mendukung sektor pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur.
Dalam sektor perumahan, APBN telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp11 triliun. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun yang tersebar di 35 provinsi.
Pembiayaan investasi juga mencakup tambahan dana abadi sebesar Rp15 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa, sedangkan jumlah penerima manfaat termasuk program kolaborasi telah mencapai lebih dari 37.000 orang.
Di sektor pangan, pembiayaan kepada Perum Bulog diarahkan untuk mendukung pengamanan cadangan beras pemerintah. Sementara itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memperoleh dukungan pembiayaan untuk membantu pengadaan dan pengelolaan lahan bagi proyek-proyek strategis pemerintah.
Ke depan, pemerintah menyatakan akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kredibilitas APBN. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan, dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perekonomian Indonesia.
