RAKOR BAWASDA RIAU Kinerja Pemda Tetap Jadi Sasaran Pengawasan

Hal itu disampaikannya melalui Sekjen bidang pengawasan kementrian pendayagunaan aparatur negara D Negarayati Siregar di Pekanbaru, Senin dalam Rakor Bawasda Riau. Menurut ia, ada tujuh sasaran pemeriksaan yang dilakukan. Pertama adalah pemeriksaan reguler pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sesuai urusan wajib dan pilihannya yang melekat pada pemerintah daerah tersebut. Kedua pemeriksaan khusus dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian kinerja gubernur, bupati dan wlaikota sebagai kepala daerah serta gubernur sebagai wakil pemerintah selama memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan sebagai pedoman bagi kepala daerah periode berikutnya guna mengadakan langkah-langkah perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas. Ketiga pemeriksaan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus, keempat pemeriksaan kasus-kasus pengaduan. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut. Kelima, pemeriksaan khusus dalam rangka berakhirnya penjabat kepala daerah, keenam pemeriksaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Mendagri dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketujuh, pemeriksaan khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pilkada dan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah.