PWI Surakarta 2026–2031 Resmi Dilantik, Tantangan Pers Digital Jadi Sorotan

PWI Surakarta 2026–2031 Resmi Dilantik, Tantangan Pers Digital Jadi Sorotan
Akhmad Munir melantik pengurus PWI Surakarta masa bakti 2026–2031 dengan Sri Hartanto sebagai ketua di The Sunan Hotel Solo, Sabtu (12/9/2026).

SOLO (RiauInfo) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, resmi melantik jajaran pengurus PWI Surakarta masa bakti 2026–2031 di The Sunan Hotel Solo, Sabtu (12/9/2026) malam. Sri Hartanto dipercaya memimpin PWI Surakarta untuk periode lima tahun mendatang.

Kepengurusan PWI Surakarta tersebut memiliki wilayah kerja Solo Raya yang mencakup Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali.

Pelantikan turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah serta Forkopimda se-Solo Raya. Kehadiran unsur pemerintahan daerah tersebut menandai pentingnya peran organisasi profesi wartawan dalam membangun ekosistem pers di wilayah Solo Raya.

Tantangan Pers di Era Digital

Dalam arahannya, Akhmad Munir mengingatkan kembali posisi strategis PWI Surakarta dalam sejarah pers nasional. PWI memiliki hubungan historis yang kuat dengan Kota Solo karena organisasi tersebut lahir di Solo pada 9 Februari 1946.

PWI lahir dari pertemuan para wartawan pejuang yang bersatu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Februari kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional.

Menurut Munir, sejarah panjang tersebut menjadi tanggung jawab bagi PWI Surakarta untuk terus berperan dalam menghadapi perubahan dunia pers. Tantangan wartawan saat ini, kata Munir, berbeda dengan tantangan pers pada masa perjuangan kemerdekaan.

"Jika pada masa lalu wartawan menghadapi tantangan untuk menyampaikan kisah perjuangan bangsa, kini tantangannya berkembang seiring derasnya arus informasi digital," ujar Munir.

 

Arus informasi digital membuat masyarakat menerima informasi melalui berbagai platform dalam waktu yang sangat cepat. Kondisi tersebut menuntut wartawan tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan informasi yang diberikan kepada publik memiliki dasar yang benar.

Munir menegaskan pers memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat menjadi lebih cerdas dalam menghadapi banjir informasi. Wartawan juga dituntut membantu masyarakat memilah informasi yang benar di tengah maraknya berita palsu, disinformasi, dan teknologi deepfake.

“Dan juga mampu memilah informasi yang benar di tengah maraknya berita palsu, disinformasi, dan teknologi deepfake,” tegas Munir.

 

Akurasi Tidak Boleh Kalah oleh Kecepatan

Ketua PWI Surakarta Sri Hartanto mengatakan pelantikan pengurus baru bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi. Momentum tersebut menjadi langkah untuk memperkuat marwah dan kehormatan profesi wartawan di tengah disrupsi media dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

Menurut Hartanto, informasi saat ini dapat menyebar dalam hitungan detik melalui berbagai platform. Namun, kecepatan penyebaran informasi tidak selalu disertai jaminan kebenaran.

Karena itu, Hartanto menegaskan kecepatan dalam menyampaikan berita tidak boleh mengorbankan akurasi. Prinsip tersebut dinilai penting agar pers tetap memiliki kepercayaan publik di tengah persaingan informasi yang semakin cepat.

Hartanto juga menekankan bahwa popularitas tidak boleh menggeser kebenaran. Kepentingan sesaat, menurutnya, tidak boleh mengalahkan integritas profesi jurnalistik.

Komitmen tersebut menjadi tantangan bagi PWI Surakarta selama masa bakti 2026–2031, terutama dalam menjaga profesionalisme wartawan ketika masyarakat semakin banyak mengonsumsi informasi melalui media digital dan berbagai platform.

Pers Diminta Jaga Ruang Publik

Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyambut baik komitmen jajaran pengurus baru PWI Surakarta. Respati mendorong wartawan terus menghadirkan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

“Kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Respati.

 

Menurut Respati, pers memiliki peran strategis dalam membangun ruang publik yang sehat dan mencerdaskan masyarakat. Pers juga memiliki fungsi penting dalam mengawal transparansi pemerintahan.

Selain menyampaikan informasi, pers dinilai dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran tersebut menjadi semakin penting ketika pola komunikasi publik berubah seiring perkembangan teknologi dan media digital.

Dengan dilantiknya kepengurusan PWI Surakarta masa bakti 2026–2031, organisasi tersebut diharapkan terus menjalankan peran profesionalnya di wilayah Solo Raya. Tantangan utama yang mengemuka adalah menjaga akurasi, kredibilitas, dan integritas jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.

 

Berita Lainnya

Index