BOGOR (RiauInfo) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya keberanian dalam pengambilan kebijakan publik demi mewujudkan kedaulatan pangan. Hal tersebut disampaikan Mentan saat mengisi sesi pembekalan dalam kegiatan Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara (Puskombelneg) Kemenhan, Bogor, Jumat (30/1/2026).
Amran menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi lumbung pangan dunia, namun sering kali tersandera oleh birokrasi yang lambat. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang visioner harus berani menolak intervensi pihak tertentu yang hanya mencari keuntungan jangka pendek melalui kebijakan impor yang merugikan petani lokal.
Dalam paparannya, Mentan menunjukkan akselerasi target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 dengan target awal 4 tahun, pemerintah secara progresif memangkas waktu pencapaian menjadi hanya 1 tahun pada Januari 2025 melalui serangkaian keputusan strategis dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Salah satu bukti nyata keberanian kebijakan tersebut adalah keputusan untuk menghentikan impor beras secara total. Amran memaparkan data World Bank yang menunjukkan bahwa ketika Indonesia berhenti mengimpor, harga beras dunia jenis Thailand White Rice 5% jatuh bebas sebesar 44,2 persen, dari angka USD 660 per metrik ton menjadi hanya USD 368 per metrik ton di akhir 2025.
"Efek kejut dari kebijakan kita sangat terasa secara global. Ini membuktikan bahwa swasembada pangan bukan sekadar jargon, tapi instrumen kekuatan ekonomi nasional," tegas Mentan di hadapan para awak media yang hadir dalam retret tersebut.
Selain pemenuhan kebutuhan domestik, Indonesia juga menunjukkan taringnya dalam diplomasi kemanusiaan melalui pangan. Pada 7 Juli 2025, Indonesia resmi menyalurkan bantuan 10.000 ton beras untuk rakyat Palestina, sebuah langkah yang disebut Amran sebagai manifestasi kemandirian pangan yang memberdayakan negara lain.
Amran kemudian menyoroti anomali ekonomi pada sektor kelapa sawit dan energi. Berdasarkan data tahun 2022, nilai ekspor CPO Indonesia mencapai Rp459,66 triliun, namun di sisi lain negara harus mengeluarkan Rp142,17 triliun untuk mengimpor BBM jenis Solar, yang sebenarnya bisa disubstitusi melalui hilirisasi sawit menjadi biodiesel.
Sektor hilirisasi menjadi perhatian utama Amran, terutama pada komoditas kelapa yang tersebar luas di wilayah seperti Maluku Utara. Saat ini, nilai ekspor kelapa mentah hanya menyumbang sekitar Rp24 triliun bagi pendapatan negara, angka yang dianggap sangat kecil dibanding potensinya jika diolah.
Melalui pembangunan pabrik kelapa terpadu, produk turunan seperti Air Kelapa kemasan dan Virgin Coconut Oil (VCO) diproyeksikan mampu mendongkrak nilai ekonomi hingga Rp896 triliun per tahun. Transformasi ini dianggap sebagai solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di daerah pelosok.
Mentan juga memaparkan potensi "emas hijau" dari komoditas gambir, di mana Indonesia saat ini menjadi pemasok 80 persen kebutuhan dunia. Namun, sebagian besar ekspor masih berupa getah mentah seharga Rp30.000 per kilogram yang memiliki nilai ekonomi terbatas bagi masyarakat.
Padahal, jika diekstraksi menjadi Katekin atau Marker-API dengan kemurnian di atas 99 persen untuk kebutuhan farmasi, harganya bisa melonjak hingga Rp250 juta per kilogram. Produk turunan gambir ini sangat dicari oleh industri kesehatan global sebagai obat herbal antifibrosis dan antitrombotik.
"Hilirisasi gambir adalah kunci. Kita selama ini mengekspor bahan mentah, lalu membeli kembali dalam bentuk obat-obatan mahal. Praktik ini harus kita akhiri melalui pengembangan industri pengolahan dalam negeri," tambah Amran dengan nada lugas.
Beralih ke sektor peternakan, Amran mengkritik keras dominasi perusahaan besar dalam rantai pasok telur dan daging ayam. Sebelum adanya intervensi kebijakan, sektor ini dikuasai hampir 100 persen oleh pihak swasta, sementara peran BUMN Pangan sangat minim atau bahkan tidak ada.
Pemerintah kini menargetkan peningkatan peran BUMN hingga 13 persen untuk produksi telur dan 24 persen untuk daging ayam guna menjaga stabilitas harga di pasar. Langkah ini diambil agar tidak terjadi monopoli yang bisa mempermainkan harga di tingkat konsumen maupun peternak mandiri.
Tantangan besar juga terlihat pada sektor persusuan nasional yang selama ini belum tergarap optimal sejak dicabutnya Inpres 2/1985. Data menunjukkan tingkat ketergantungan impor susu Indonesia melonjak drastis hingga mencapai 81 persen pada tahun 2023, sementara produksi lokal stagnan.
Grafik kebutuhan susu nasional terus menanjak tajam mencapai 4.568 ribu ton, namun produksi dalam negeri hanya mampu menyuplai sekitar 837 ribu ton. Kondisi ini disebut Amran sebagai "alarm" bagi kedaulatan protein nasional yang harus segera diperbaiki melalui investasi peternakan sapi perah besar-besaran.
Menutup sesi pembekalan, Amran menegaskan bahwa keadilan sosial tidak akan tercapai selama praktik ekonomi masih dikuasai segelintir pihak. Ia menyerukan pentingnya pemerataan ekonomi agar seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa merasakan hasil dari kekayaan alamnya sendiri.
Ia mengajak para anggota PWI untuk terus kritis namun objektif dalam mengawal pembangunan pertanian. Menurutnya, sinergi antara kebijakan pemerintah yang berani dan pengawasan media yang sehat akan menjadi motor penggerak Indonesia menuju negara maju yang mandiri pangan pada 2045.
