BOGOR (RiauInfo) – Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, DR. Drs. Akbar Ali, M.Si, menegaskan bahwa media massa memegang peranan krusial sebagai pilar keempat demokrasi dalam menjaga stabilitas politik serta menyukseskan pembangunan di tingkat daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pembekalan dalam kegiatan Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung di Pusat Kompetensi Bela Negara (Puskombelneg) Kemenhan, Bogor, Jumat (30/1/2026).
Sinergi Pemerintah dan Media
Akbar Ali menjelaskan bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan media untuk memublikasikan berbagai program kerja. Sinergi yang kuat antara pemda dan insan pers menjadi kunci utama dalam menciptakan kondusivitas wilayah, terutama dalam menyampaikan kondisi sosial politik yang akurat kepada masyarakat.
"Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Media adalah penyambung lidah kebijakan agar sampai ke telinga masyarakat dengan bahasa yang lebih manusiawi dan mudah dipahami," ujar Akbar di hadapan pengurus PWI.
Filosofi Strategis Kantor PWI
Dalam pemaparannya, Akbar menyoroti letak kantor PWI Pusat yang berada di area Ring 1 Jakarta, berdekatan dengan Istana Kepresidenan. Menurutnya, lokasi ini bukan sekadar letak geografis, melainkan simbol betapa pemerintah sangat membutuhkan kehadiran media di dekat pusat pengambilan keputusan.
Keberadaan kantor PWI yang dikelilingi lembaga negara seperti Mabes AD hingga Mahkamah Agung menunjukkan peran media yang sangat sentral. Pers berdiri di titik temu antara hukum, pertahanan, dan etika bangsa, menjadikannya elemen penting dalam struktur negara.
Pengawal Demokrasi Pasca-Pemilu
Mengingat dinamika politik pasca-Pemilu dan Pilkada 2024, Akbar mengapresiasi kontribusi wartawan dalam merawat persatuan. Di tengah riak ketidakpuasan yang mungkin muncul, berita faktual dari wartawan profesional terbukti menjadi peredam konflik dan perekat kohesi sosial.
Ia menekankan bahwa meski saat ini informasi membanjir lewat media sosial, peran wartawan tetap tak tergantikan. Validitas informasi dan kedalaman ulasan yang dihasilkan jurnalis menjadi rujukan utama pemerintah dalam memetakan stabilitas politik nasional.
Dukungan APBD untuk Pembinaan Pers
Lebih lanjut, Akbar Ali mendorong kepala daerah untuk memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan dan fasilitas PWI di daerah. Ia mengungkapkan bahwa dana pembinaan untuk media sebenarnya tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pemerintah daerah membutuhkan informasi valid secara kualitatif, bukan sekadar kuantitas. Data yang mendalam jauh lebih berharga bagi pengambilan kebijakan, dan itu hanya bisa dihasilkan oleh wartawan yang kompeten," tambahnya.
Sosialisasi Kebijakan dan Laporan Pemerintah
Peran strategis lainnya adalah membantu sosialisasi regulasi. Wartawan berperan mengubah bahasa hukum yang kaku menjadi informasi yang mencerahkan. Selain itu, pers juga dapat mengawal pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti ILPPD, LKPJ, dan LPPD.
Dengan memahami jenis-jenis laporan kementerian tersebut, wartawan diharapkan dapat mengeksplorasi data pembangunan secara lebih tajam. Hal ini bertujuan agar transparansi publik dapat terwujud dengan baik di seluruh pelosok tanah air.
Program Pelibatan Wartawan Daerah
Menutup arahannya, Akbar Ali mengusulkan adanya program terstruktur yang melibatkan wartawan PWI di tingkat kabupaten dan kota. PWI Pusat direncanakan akan bersurat secara resmi terkait pengajuan anggaran untuk program-program serupa di tingkat daerah.
Setidaknya terdapat 451 kabupaten dan kota yang diharapkan dapat mengajukan program kemitraan kepada pemerintah setempat. Langkah ini diambil agar kolaborasi antara pemerintah dan media tidak hanya terjadi di pusat, tetapi merata hingga ke akar rumput demi pembangunan Indonesia yang lebih baik.
