JAKARTA (RiauInfo) – Kabar gembira datang bagi insan pers di seluruh Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank BTN secara resmi mensosialisasikan program kepemilikan rumah subsidi khusus bagi wartawan. Program ambisius ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan wartawan, sekaligus memberikan harapan konkret bagi mereka yang belum memiliki hunian layak.
Alokasi 5.000 Unit Khusus Insan Pers
Sosialisasi yang digelar di Sekretariat PWI Pusat, Jakarta, pada Selasa (9/12/2025) ini menjadi tindak lanjut cepat dari pertemuan PWI Pusat dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), di akhir pekan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Menteri Ara secara khusus mengalokasikan 5.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan dialokasikan pada tahun 2026 mendatang.
Program ini melanjutkan inisiatif kesejahteraan yang sebelumnya telah dimulai melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo). Kehadiran program ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi profesi yang merupakan pilar penting penjaga ruang demokrasi.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, memberikan penegasan penting terkait tujuan program ini. Meskipun bertujuan untuk menyejahterakan, Ara memastikan program ini tidak akan memengaruhi independensi dan fungsi kritis wartawan.
“Wartawan harus tetap kritis dan menyuarakan kebenaran. Program ini bukan untuk membuat wartawan tidak kritis, tetapi untuk membantu kesejahteraan mereka,” ujar Ara, menegaskan keberpihakan negara terhadap profesi ini.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan apresiasi mendalam atas respons cepat dan langkah nyata pemerintah dan para mitra pelaksana. Ia menyoroti kondisi ironis di mana banyak wartawan, yang bekerja untuk kepentingan publik, namun belum memiliki rumah pertama.
“Wartawan bekerja untuk publik, tetapi banyak yang belum memiliki rumah pertama. Komitmen pemerintah melalui Tapera dan BTN ini memberi harapan konkret bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” kata Zulmansyah.
Dua Skema Pembiayaan yang Affordable
Dalam pemaparannya, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdikusuma, menjelaskan secara rinci mengenai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh wartawan. Terdapat dua skema utama yang ditawarkan, yaitu melalui program FLPP dan program Tapera.
Sid Herdikusuma menegaskan bahwa skema pembiayaan ini dirancang agar affordable (terjangkau) dan terbuka luas bagi wartawan. Program KPR subsidi ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan secara khusus ditargetkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap.
“Melalui skema ini, pemerintah hadir untuk menyediakan produk pembiayaan yang affordable dan terbuka bagi wartawan,” jelas Sid, sambil menambahkan bahwa cicilan dirancang tetap terjangkau.
Ia juga secara aktif mendorong para wartawan yang belum memiliki hunian untuk tidak menunda dan segera memanfaatkan fasilitas ini.
“Kami berharap setelah pemaparan ini, Bapak dan Ibu segera menghubungi BP Tapera atau BTN,” tambahnya.
Untuk memudahkan akses informasi, Sid juga menginformasikan bahwa wartawan anggota PWI dapat mengecek daftar wilayah dan proyek perumahan subsidi yang tersedia di wilayah masing-masing melalui situs resmi sikumbang.tapera.go.id.
BTN Siap Jadi Mitra Pelaksana Utama
Dukungan penuh juga datang dari pihak perbankan. Bank BTN, sebagai salah satu mitra pelaksana utama, menegaskan komitmennya untuk memberikan akses pembiayaan yang seluas-luasnya bagi wartawan.
Deputi Direktur Consumer Funding & Lending Division BTN, Heri Purnomo, menyatakan bahwa produk pembiayaan ini sangat terbuka bagi wartawan, tanpa memandang jenis profesinya.
“Produk pembiayaan ini sangat terbuka bagi wartawan. Insya Allah BTN adalah bank yang tidak memilih profesi. Sudah banyak wartawan yang mengambil KPR Tapera maupun KPR lain,” tutur Heri Purnomo.
Ia menekankan bahwa KPR subsidi ini adalah bukti nyata keberpihakan dan apresiasi negara terhadap profesi wartawan, yang kerap kali tidak terlayani oleh skema komersial.
“KPR subsidi adalah bentuk apresiasi sekaligus bukti bahwa negara hadir bagi profesi yang sering tidak terlayani skema komersial,” tegasnya.
Acara sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran pengurus PWI Pusat secara langsung, termasuk Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Amy Atmanto bersama Kadirah, serta ratusan pengurus PWI daerah yang mengikuti secara virtual melalui Zoom online.
Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI, Amy Atmanto, menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Ketua Umum Akhmad Munir dan Sekjen Zulmansyah Sekedang, kesejahteraan wartawan memang menjadi salah satu program prioritas PWI.
Untuk memastikan program ini berjalan mulus tanpa hambatan administratif, PWI dan BP Tapera berencana segera menunjuk tim koordinasi.
"Agar dapat mengakses program ini tanpa kendala administratif," tutup Amy, menyoroti langkah konkret PWI dalam memfasilitasi anggotanya di seluruh daerah.
Dengan adanya sosialisasi ini, harapan akan terwujudnya hunian layak dan terjangkau bagi wartawan kini semakin mendekati kenyataan.
