Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli pimpin langsung kegiatan koordinasi untuk perkuat kolaborasi antar instansi di bawah Kemenko Kumham Imipas
PEKANBARU (RiauInfo) – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Republik Indonesia menggelar kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Tugas dan Fungsi di Kota Pekanbaru. Kegiatan yang digelar pada pekan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, dengan tujuan memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah di sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menko Kumham Imipas, Herdito Sandi Pratama, bersama sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kantor wilayah di bawah kementerian teknis terkait. Hadir pula perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Kanwil Hukum Riau, Kanwil Pemasyarakatan Riau, dan Kanwil HAM Riau.
Selain itu, jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru serta perwakilan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham Riau juga berpartisipasi aktif dalam forum koordinasi ini. Para peserta mengikuti sesi pemaparan, diskusi, dan evaluasi bersama untuk menyusun langkah strategis pelaksanaan tugas lintas lembaga.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar instansi di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Ia menyebut, koordinasi yang solid akan menciptakan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh peserta memperoleh pemahaman mendalam tentang pentingnya penyelarasan visi dan langkah antar lembaga. Hanya dengan sinergi kuat, pelayanan publik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan,” ujar Nofli dalam sambutannya di Pekanbaru.
Lebih lanjut, Nofli menjelaskan bahwa setiap kementerian teknis memiliki output kerja yang berwujud barang atau jasa, seperti laporan, dokumen kebijakan, maupun layanan publik. Adapun Kemenko Kumham Imipas berperan memastikan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan agar mendukung capaian sasaran nasional sesuai arahan Presiden.
“Output kerja kami bukan hanya dokumen, tapi koordinasi dan sinkronisasi yang menjamin kebijakan berjalan terpadu. Dengan begitu, hasil kerja kementerian teknis dapat berkontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional,” tambahnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai strategi peningkatan koordinasi, seperti mekanisme pemantauan kebijakan, penyelesaian isu antar-kementerian, hingga pelaksanaan program prioritas di bidang hukum dan HAM. Semua pembahasan diarahkan agar implementasi program kementerian dapat berjalan selaras di tingkat pusat dan daerah.
Menutup arahannya, Nofli menyampaikan komitmen Kemenko Kumham Imipas untuk terus mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo, melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor. “Dengan sinergi yang kuat dari seluruh unsur, pelaksanaan program prioritas nasional akan berjalan lebih efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
