JAKARTA (RiauInfo) - Megawati Soekarnoputri mengingatkan Indonesia saat ini berada di era otonomi daerah, bukan negara federal. Namun perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terlihat adanya realitas yang perlu dicermati bersama.
Ibarat sebuah lukisan dalam satu bingkai NKRI, lukisan itu bukan merupakan lukisan utuh dari satu kanvas yang utuh juga. Lukisan itu ibarat pazel pazel yang tidak sungguh sungguh bersatu. Mengapa? Karena konsep dan strategi pembangunan yang dijalankan di tiap daerah berangkat dari visi misi yang berbeda beda. Bahkan sering terjadi perbedaan kebijakan dengan pemerintah pusat. Itukah realitas sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Mantan Presiden ke-5 RI menyampailan itu ketika menjadi Keynote Speech dalam konvensi nasional tentang Haluan Negara (Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Haluan Negara) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 30 Maret.
Hadir dalam acara itu sejumlah Ketua Umum Parpol antara lain dari PDIP, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan PKS juga para cendekiawan dan ilmuwan yang tergabung dalam Forum Rektor. Hadir pula Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo.
Menurut Megawati, era otonomi sekarang idealnya mendekatkan rakyat kepada calon pemimpinnya, namun kenyataannya, praktek demokrasi oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, direduksi menjadi sekadar pertarungan visi misi lima tahunan. Ganti orang, ganti visi misi. Ganti pemimpin, ganti pula visi misi.
Oleh karena itu, Megawati menilai sudah saatnya visi misi personal dan kedaerahan tersebut diubah dengan konsep pembangunan nasional jangka panjang.
Bahkan seharusnya, Indonesia mampu merancang sampai seratus tahun ke depan. Rancangannya pun tidak boleh berganti hanya karena pergantian pemimpin.
"Sudah saatnya Indonesia memiliki haluan pembangunan nasional jangka panjang, sebuah rencana berupa pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, bukan hanya soal ekonomi tetapi disegala bidang kehidupan negara dan masyarakat, membangun serentak bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, juga bidang spiritualn" ujar Megawati.
Ia menambahkan, kesemuanya harus ada dalam satu integrasi dan sinergitas antar pulau, antar daerah, antar suku untuk bisa menjadi modal kita ke depan menjadi Indonesia Raya.
Indonesia Raya yang hanya bisa lahir dengan "overal planning" atau perencanaan menyeluruh, yakni suatu perencanaan yang tidak berdiri sendiri. Suatu perencanaan semesta yang tidak hanya diletakan untuk lima tahunan masa jabatan eksekutif, daerah, maupun pusat. (Herman Ami)
Sudah Saatnya Indonesia Memiliki Haluan Pembangunan Nasional
JAKARTA (RiauInfo) - Megawati Soekarnoputri mengingatkan Indonesia saat ini berada di era otonomi daerah, bukan negara federal. Namun perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terlihat adanya realitas yang perlu dicermati bersama.
Ibarat sebuah lukisan dalam satu bingkai NKRI, lukisan itu bukan merupakan lukisan utuh dari satu kanvas yang utuh juga. Lukisan itu ibarat pazel pazel yang tidak sungguh sungguh bersatu. Mengapa? Karena konsep dan strategi pembangunan yang dijalankan di tiap daerah berangkat dari visi misi yang berbeda beda. Bahkan sering terjadi perbedaan kebijakan dengan pemerintah pusat. Itukah realitas sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Mantan Presiden ke-5 RI menyampailan itu ketika menjadi Keynote Speech dalam konvensi nasional tentang Haluan Negara (Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Haluan Negara) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 30 Maret.
Hadir dalam acara itu sejumlah Ketua Umum Parpol antara lain dari PDIP, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan PKS juga para cendekiawan dan ilmuwan yang tergabung dalam Forum Rektor. Hadir pula Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo.
Menurut Megawati, era otonomi sekarang idealnya mendekatkan rakyat kepada calon pemimpinnya, namun kenyataannya, praktek demokrasi oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, direduksi menjadi sekadar pertarungan visi misi lima tahunan. Ganti orang, ganti visi misi. Ganti pemimpin, ganti pula visi misi.
Oleh karena itu, Megawati menilai sudah saatnya visi misi personal dan kedaerahan tersebut diubah dengan konsep pembangunan nasional jangka panjang.
Bahkan seharusnya, Indonesia mampu merancang sampai seratus tahun ke depan. Rancangannya pun tidak boleh berganti hanya karena pergantian pemimpin.
"Sudah saatnya Indonesia memiliki haluan pembangunan nasional jangka panjang, sebuah rencana berupa pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, bukan hanya soal ekonomi tetapi disegala bidang kehidupan negara dan masyarakat, membangun serentak bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, juga bidang spiritualn" ujar Megawati.
Ia menambahkan, kesemuanya harus ada dalam satu integrasi dan sinergitas antar pulau, antar daerah, antar suku untuk bisa menjadi modal kita ke depan menjadi Indonesia Raya.
Indonesia Raya yang hanya bisa lahir dengan "overal planning" atau perencanaan menyeluruh, yakni suatu perencanaan yang tidak berdiri sendiri. Suatu perencanaan semesta yang tidak hanya diletakan untuk lima tahunan masa jabatan eksekutif, daerah, maupun pusat. (Herman Ami)
