JAKARTA (Riauinfo) -Wagubri erima Penghargaan LAKIP 2014 bertempat di Istana Wakil Presiden RI Jl, Medan Merdeka Selatan Jakarta. Kembali Riau menunjukkan Prestasi dibidang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014, Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menerima Penghargaan LAKIP 2014 bersama Para Gubernur Seluruh Indonesia langsung dari Wakil Presiden RI Boediono yang didampinggi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Meskipun belum mendapatkan nilai "A" tapi keberhasilan ini patut di acungkan jempol karena ini menunjukkan Prestasi dari Seluruh SKPD yang ada di Provinsi Riau yang telah bekerja berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Selain penghargaan atas akuntabilitas kinerja, ada beberapa jenis penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah seperti kemajuan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan tunjangan kinerja dan survei kepuasan pelayanan masyarakat. Menurut Wapres, ada baiknya berbagai penghargaan dan penilaian yang diberikan kepada kementerian/lembaga diintegrasikan atau disatukan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. “Harusnya menjadi satu. Upaya seperti ini perlu dintegrasikan dan tingkatkan tujuannya yaitu perbaikan kinerja dari lembaga publik,” ujar Wapres.
Inti dari penilaian itu, kata Wapres, adalah kualitas kerja birokrasi. Bagi instansi yang bukan langsung melayani publik, kinerja instansi itu dapat diukur dari kualitas kebijakan yang dikeluarkan. “Diperlukan indikator yang lebih menyeluruh, sehingga pemerintah mendatang dapat makin memperbaiki kinerja dan mendapatkan kemajuan dari reformasi birokrasi,” ucap Wapres.
Acara ini dihadiri oleh menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, kepala lembaga non-pemerintah, dan gubernur/wakil Gubernur dari seluruh Indonesia, Wapres mengakui pada lima tahun terakhir ini cukup banyak hasil yang diperoleh. Tapi pada lima tahun ini pula masih banyak yang belum diselesaikan. “Pembangunan kita masih dan sangat tergantung pada sektor publik. Sektor publik dapat menjadi inovator, tapi dapat juga menghambat dan menggerogoti,” ujar Wapres.
Pada kesempatan itu juga Wapres mengingatkan pentingnya pemberian berupa reward dan penalty. “Penalty ada,reward-pun ada. Harusnya pemberian penalty tidak hanya terkait instansi tapi juga pada individu,” ujar Wapres.
RIAU RAIH PENGHARGAAN LAKIP 2014 DARI WAKIL PRESIDEN RI.
JAKARTA (Riauinfo) -Wagubri erima Penghargaan LAKIP 2014 bertempat di Istana Wakil Presiden RI Jl, Medan Merdeka Selatan Jakarta. Kembali Riau menunjukkan Prestasi dibidang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014, Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menerima Penghargaan LAKIP 2014 bersama Para Gubernur Seluruh Indonesia langsung dari Wakil Presiden RI Boediono yang didampinggi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Meskipun belum mendapatkan nilai "A" tapi keberhasilan ini patut di acungkan jempol karena ini menunjukkan Prestasi dari Seluruh SKPD yang ada di Provinsi Riau yang telah bekerja berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Selain penghargaan atas akuntabilitas kinerja, ada beberapa jenis penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah seperti kemajuan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan tunjangan kinerja dan survei kepuasan pelayanan masyarakat. Menurut Wapres, ada baiknya berbagai penghargaan dan penilaian yang diberikan kepada kementerian/lembaga diintegrasikan atau disatukan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. “Harusnya menjadi satu. Upaya seperti ini perlu dintegrasikan dan tingkatkan tujuannya yaitu perbaikan kinerja dari lembaga publik,” ujar Wapres.
Inti dari penilaian itu, kata Wapres, adalah kualitas kerja birokrasi. Bagi instansi yang bukan langsung melayani publik, kinerja instansi itu dapat diukur dari kualitas kebijakan yang dikeluarkan. “Diperlukan indikator yang lebih menyeluruh, sehingga pemerintah mendatang dapat makin memperbaiki kinerja dan mendapatkan kemajuan dari reformasi birokrasi,” ucap Wapres.
Acara ini dihadiri oleh menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, kepala lembaga non-pemerintah, dan gubernur/wakil Gubernur dari seluruh Indonesia, Wapres mengakui pada lima tahun terakhir ini cukup banyak hasil yang diperoleh. Tapi pada lima tahun ini pula masih banyak yang belum diselesaikan. “Pembangunan kita masih dan sangat tergantung pada sektor publik. Sektor publik dapat menjadi inovator, tapi dapat juga menghambat dan menggerogoti,” ujar Wapres.
Pada kesempatan itu juga Wapres mengingatkan pentingnya pemberian berupa reward dan penalty. “Penalty ada,reward-pun ada. Harusnya pemberian penalty tidak hanya terkait instansi tapi juga pada individu,” ujar Wapres.
