PESANAN BALIHO "PEMPROV RIAU" TERKESAN ADA KKN Sebagian Pengusaha Enggan Menerima

PEKANBARU (RiauInfo) - Jelang hari raya Idul Fitri 1428 Hijiriah, terjadinya peningkatan akan kebutuhan pesanan Baliho (Reklame) di Lingkungan "Pemerintah Provinsi Riau" maupun pihak swasta. Tak kalah menarik, sebagian kalangan pengusaha reklame engan menerima pesanan dari Pemprov. Pasalnya terjadi syarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Apakah itu benar? "Memang benar itu yang terjadi saat ini. Yang lebih lucu lagi, kepada yang mengantarkan pesanan mereka meminta kwitansi kosong. Padahal harga yang saya tawarkan sebesar Rp2,5juta. Toh, tahunya mereka buat dua kali dari harga semula pada kwitansi kosong yang saya berikan tersebut," ungkap Syafrizal Usman salah seorang pengusaha Reklame kepada RiauInfo di KONI Riau, Sabtu (29/9). Menurut Usman, kejadian itu terlihat betul didepan matanya. Bukan satu kali dua kali saja mereka melakukan hal itu. Malah setiap memesan baliho maupun yang lainnya pasti harganya dinaikan dua kalilipat. "Melihat gelagat seperti itu, saya tak mau lagi menerima pesanan seperti yang dilakukan seorang PNS dilingkungan Pemprov Riau. Lebih baik saya buka usaha dengan jalan yang lurus. Bukan jalan yang seperti ini," keluhnya setelah mengetahui perbuatan si pembuat pesanan baliho tersebut. Bukan Usman saja yang merasakan seperti itu. Tapi juga dialami Ujang, seorang pengusaha reklame. "Nyaris dirinya tertipu akibat ulah oknum PNS yang meminta kwitansi kosong terhadap dirinya. Untung pada waktu itu saya tak mau memberikan kwitansi kosong," kata Ujang. Oknum PNS tersebut dengan gagah berani memesan dibuatkan baliho itu. Tapi, dirinya terlebih dahulu meminta kwitansi kosong, bukan pesanan yang diberikannya terlebih dahulu. "Dengan tegas saya langsung menolak untuk tidak mengambil pesanan tersebut. Saya takut, usaha yang saya jalani ini menjadi jelek," katanya mengakhiri. (Dd)