PEKANBARU (RiauInfo) - Bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Senin (24/2), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengumumkan realisasi penyerapan anggaran TA 2013 masing-masing instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Khusus untuk 33 provinsi, realisasi penyerapan anggaran berkisar pada angka 89 persen atau lebih rendah dari target realisasi yang direncanakan sebesar 96 persen.
Pada kesempatan itu, UKP4 juga menyerahkan anugerah TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran) kepada beberapa instansi yang penyerapan anggarannya dinilai cukup baik. Beberapa provinsi yang menerima untuk kategori memuaskan, yakni Kepri, NTB dan Sumbar. Sementara untuk kategori terbaik, yakni Kaltim, Jabar dan Jatim. Untuk instansi pusat, kategori memuaskan direbut Basarnas, Kemenag dan Kemenhan. Sementara kategori terbaik disabet Kementerian PU, BMKG dan Lembaga Sandi Negara.
Acara dihadiri Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Mendagri Gamawan Fauzi, Kepala BPKP Mardiasmo, Wamenkeu Anny Ratnawati, para gubernur dan wakil gubernur, termasuk Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta sejumlah pejabat baik pusat maupun daerah.
Kepala UKP4 Kuntoro menyebut bahwa upaya pihaknya mengevaluasi dan mengawasi penyerapan anggaran merupakan perintah dari Presiden SBY mengingat rendahnya realisasi penyerapan anggaran instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. “Kita ingin ada yang kita tinggalkan untuk pemerintah yang akan datang. Minimal pengalaman yang baik untuk diteruskan ke depannya,” sebut Kuntoro sembari menyebut bahwa pemerintahan SBY tinggal menghitung bulan.
Terkait penilaian yang disampaikan UKP4 itu, Mendagri yang juga diminta menyampaikan paparan mengingatkan bahwa khusus untuk pemerintah daerah, masalah penyerapan anggaran tidak bisa dibebankan semata kepada pihak eksekutif. Pasalnya, banyak daerah yang tingkat penyerapan anggarannya rendah karena pengesahan APBD-nya juga telat. Padahal, yang mengesahkan APBD adalah DPRD setempat.
“Oleh karena itu, penyerapan anggaran untuk daerah sebenarnya juga menjadi tanggung jawab legislatif. Bagaimana realisasi penyerapan bisa sesuai target kalau APBD-nya saja disahkan terlambat. Makanya ke depan, sebaiknya UKP4 juga mengundang ketua DPRD masing-masing daerah ke acara ini,” usul Mendagri.
Pernyataan Mendagri itu juga diamini beberapa gubernur yang sempat menyampaikan pendapatnya. Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, M.Si bahkan menyebut bahwa legislatif seringkali mengobok-obok rencana anggaran yang sudah disusun pihak eksekutif. “Kita sudah susun rencana anggaran sebaik mungkin, tapi akhirnya diobok-obok. Malah kadang muncul kegiatan siluman, gimana mau dilaksanakan,” sesalnya.
Di sisi lain, banyak juga yang mengeluhkan ruwetnya masalah anggaran yang menyebabkan banyak pegawai enggan menjadi PPTK, PPK bahkan bendahara. Sebab, salah sedikit, bisa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Sehingga, banyak PNS yang bekerja cari aman saja. “Kita kan bekerja juga ingin aman,” tegas Gubernur Sulteng.
Acara bertema Kick Off Meeting dan Penyerahan Anugerah TEPPA TA 2013 ini merupakan acara perdana bagi Wagubri Arsyadjuliandi di Jakarta sejak dilantik menjadi Wagubri baru-baru ini. (rls)
Foto lainnya:
[gallery link="file" ids="11580,11578,11576"]
Penyerapan APBD Juga Tanggungjawab DPRD
PEKANBARU (RiauInfo) - Bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Senin (24/2), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengumumkan realisasi penyerapan anggaran TA 2013 masing-masing instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Khusus untuk 33 provinsi, realisasi penyerapan anggaran berkisar pada angka 89 persen atau lebih rendah dari target realisasi yang direncanakan sebesar 96 persen.
Pada kesempatan itu, UKP4 juga menyerahkan anugerah TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran) kepada beberapa instansi yang penyerapan anggarannya dinilai cukup baik. Beberapa provinsi yang menerima untuk kategori memuaskan, yakni Kepri, NTB dan Sumbar. Sementara untuk kategori terbaik, yakni Kaltim, Jabar dan Jatim. Untuk instansi pusat, kategori memuaskan direbut Basarnas, Kemenag dan Kemenhan. Sementara kategori terbaik disabet Kementerian PU, BMKG dan Lembaga Sandi Negara.
Acara dihadiri Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Mendagri Gamawan Fauzi, Kepala BPKP Mardiasmo, Wamenkeu Anny Ratnawati, para gubernur dan wakil gubernur, termasuk Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta sejumlah pejabat baik pusat maupun daerah.
Kepala UKP4 Kuntoro menyebut bahwa upaya pihaknya mengevaluasi dan mengawasi penyerapan anggaran merupakan perintah dari Presiden SBY mengingat rendahnya realisasi penyerapan anggaran instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. “Kita ingin ada yang kita tinggalkan untuk pemerintah yang akan datang. Minimal pengalaman yang baik untuk diteruskan ke depannya,” sebut Kuntoro sembari menyebut bahwa pemerintahan SBY tinggal menghitung bulan.
Terkait penilaian yang disampaikan UKP4 itu, Mendagri yang juga diminta menyampaikan paparan mengingatkan bahwa khusus untuk pemerintah daerah, masalah penyerapan anggaran tidak bisa dibebankan semata kepada pihak eksekutif. Pasalnya, banyak daerah yang tingkat penyerapan anggarannya rendah karena pengesahan APBD-nya juga telat. Padahal, yang mengesahkan APBD adalah DPRD setempat.
“Oleh karena itu, penyerapan anggaran untuk daerah sebenarnya juga menjadi tanggung jawab legislatif. Bagaimana realisasi penyerapan bisa sesuai target kalau APBD-nya saja disahkan terlambat. Makanya ke depan, sebaiknya UKP4 juga mengundang ketua DPRD masing-masing daerah ke acara ini,” usul Mendagri.
Pernyataan Mendagri itu juga diamini beberapa gubernur yang sempat menyampaikan pendapatnya. Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, M.Si bahkan menyebut bahwa legislatif seringkali mengobok-obok rencana anggaran yang sudah disusun pihak eksekutif. “Kita sudah susun rencana anggaran sebaik mungkin, tapi akhirnya diobok-obok. Malah kadang muncul kegiatan siluman, gimana mau dilaksanakan,” sesalnya.
Di sisi lain, banyak juga yang mengeluhkan ruwetnya masalah anggaran yang menyebabkan banyak pegawai enggan menjadi PPTK, PPK bahkan bendahara. Sebab, salah sedikit, bisa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Sehingga, banyak PNS yang bekerja cari aman saja. “Kita kan bekerja juga ingin aman,” tegas Gubernur Sulteng.
Acara bertema Kick Off Meeting dan Penyerahan Anugerah TEPPA TA 2013 ini merupakan acara perdana bagi Wagubri Arsyadjuliandi di Jakarta sejak dilantik menjadi Wagubri baru-baru ini. (rls)
Foto lainnya:
[gallery link="file" ids="11580,11578,11576"]
