JAKARTA (RiauInfo) - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) EE Mangindaan memberikan penghargaan kepada sembilan provinsi dan 5 kabupaten/kota yang dianggap memiliki akuntabilitas kinerja yang baik.
Penilaian ini diberikan Kementerian PAN dan RB berdasarkan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2010.
Sembilan provinsi itu, yakni Kaltim, Kalsel, Kalbar, Jateng, DKI Jakarta, NTB, Sumsel, NTT dan Jabar. Sementara 5 kabupaten/kota, yakni Sukabumi, Batanghari, Sleman, Muba dan Dumai (Riau).
"Saya mengucapkan selamat kepada 9 provinsi dan 5 kabupaten yang menerima penghargaan. Sementara kepada provinsi dan kabupaten/kota yang belum, kami minta agar dapat memperbaikinya," kata Menpan saat menyampaikan sambutan di Kantor Kemenpan dan RB, Jakarta, Senin (7/2/2011).
Dijelaskan lebih lanjut, dari 29 Provinsi yang dinilai, 9 provinsi mendapatkan nilai CC (cukup baik/memadai), 18 provinsi mendapatkan nilai C (agak kurang) dan 2 provinsi mendapat nilai D (kurang).
Sementara dari 57 kabupaten/kota yang dinilai, 1 kota mendapat predikat B (baik), 4 kabupaten/kota mendapat nilai CC, 46 kabupaten/kota mendapat nilai C dan 6 kabupaten/kota mendapat nilai D.
"Untuk lingkungan provinsi terjadi perkembangan yang menggembirakan, yakni dari 3,70 persen di tahun 2009 menjadi 31,03 persen di tahun 2010. Jadi ada perbaikan yang berarti. Justru di lingkungan pemerintah kabupaten/kota perkembangannya masih sangat lambat, yakni dari 5,08 persen di tahun 2009 menjadi 8,77 persen di tahun 2010," jelas Menpan.
Pada kesempatan itu, Menpan juga meminta masukan dari daerah-daerah terkait perbaikan dan reformasi birokrasi. Sehingga, ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah. "Reformasi birokrasi ini kewajiban kita bersama. Jadi, kalau ada masukan, tolong disampaikan, kalau bisa secara tertulis. Apa yang menjadi kesulitan bapak/bapak di daerah, supaya sama-sama kita carikan solusinya," ucap politisi dari Partai Demokrat itu.
Sementara dari Pemprov Riau nampak hadir Sekdaprov Drs Wan Syamsir Yus, Kepala Inspektorat Provinsi Riau Drs Syamsurizal MM, Walikota Dumai Khairul Anwar dan Sekdakab Kampar Zulher. (Tony/rls)
