HADAPI PON XVIII TAHUN 2012 DAN ISG III TAHUN 2013 KONI Riau Gandeng BPKP

Untuk itu, Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal yang sekaligus Ketua Umum Koni Riau menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kepala BPKP Mardiasmo di Gedung BPKP, Jakarta, Jum’at (15/7). Hadir pada kesempatan tersebut jajaran eselon I dan II BPKP serta sejumlah pengurus Koni Riau. Gubernur Riau Rusli Zainal dalam sambutannya mengatakan bahwa sangat penting bagi Koni Riau bekerja sama secara professional dengan BPKP mengingat banyaknya iven-iven olahraga berskala nasional dan internasional yang bakal digelar di Bumi Melayu Lancang Kuning. “Kita perlu guidance (arahan) dari BPKP untuk tertib administrasi, aset dan lainnya untuk menciptakan good governance dan clean governance,” ucap Rusli. Rusli lalu menyebut bahwa pada tahun 2012 di Riau akan digelar PON XVIII dan menyusul iven berskala internasional, Islamic Solidarity Games (ISG) III tahun 2013 yang akan dihadiri oleh 57 negara-negara OKI. “Dalam waktu dekat ini (September 2011) akan digelar POPNAS di Riau. Jadi, ini semua harus dilaksanakan dengan administrasi yang benar. Semua pengeluaran keuangannya harus benar dan sesuai aturan, akuntabel, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari,” sebut Rusli seraya juga menyebut bahwa baru-baru ini Riau mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, suatu prestasi yang sulit dicapai dan sulit juga mempertahankannya. Dalam pada itu, Kepala BPKP Mardiasmo menyambut baik penandatanganan MoU ini. Ia berharap, MoU tentang Pendampingan Tertib Administrasi ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. “Kita akan damping mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, bagaimana tertib administrasi pengeluaran keuangan dan lainnya. Jadi, MoU ini tidak hanya retorika, tapi bagaimana mewujudkan action plan yang jelas dan benar,” tegas mantan Dirjen Anggaran Kemenkeu ini. Ia juga berterima kasih kepada Koni Riau, yang telah memberi kepercayaan kepada BPKP. “BPKP memang mempunyai tugas untuk memberikan guidance. Ini agar semua pengeluaran keuangan bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan,” ucapnya seraya memberikan apresiasi kepada Pemprov Riau yang sudah mendapat opini WTP dari BPK. Karena dari sekian provinsi di Indonesia, baru Riau dan DIY yang mendapat opini WTP ini. (rls)