JAKARTA (RiauInfo) – Pemerintah Indonesia akan mengalihkan pengendalian 60 persen kepemilikan perusahaan pengelola Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kepada entitas pemerintah pada 15 September 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan Indonesia Investment Authority (INA) atau PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pihak yang menerima pengendalian tersebut.
Pengalihan kendali tersebut menjadi bagian dari penataan struktur pengelolaan proyek kereta cepat senilai sekitar US$7,3 miliar. Perusahaan-perusahaan China akan tetap mempertahankan 40 persen kepemilikan, sementara porsi 60 persen Indonesia sebelumnya berada dalam konsorsium yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Purbaya menyampaikan bahwa keputusan mengenai entitas pengendali masih dalam pembahasan. “Mungkin kami menggunakan SMI dan INA, atau mungkin salah satu dari keduanya,” kata Purbaya kepada wartawan, sebagaimana dikutip Reuters pada Selasa, 8 September 2026.
Utang Whoosh Direstrukturisasi hingga 80 Tahun
Persoalan utama dalam perubahan pengendalian Whoosh adalah kewajiban utang proyek. Entitas baru yang memperoleh kendali akan bertanggung jawab terhadap pembayaran pinjaman proyek yang masih berjalan.
Pinjaman utama sebesar sekitar US$4,5 miliar berasal dari China Development Bank. Pinjaman tersebut sebelumnya memiliki tenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun, sebelum pemerintah Indonesia melakukan pembahasan restrukturisasi dengan China pada 2025.
Hasil restrukturisasi memperpanjang tenor pinjaman hingga 80 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyebut total utang Whoosh telah direstrukturisasi dengan skema pembayaran tahunan sekitar Rp1 triliun, meski nilai cicilan dapat berbeda dari tahun ke tahun.
“Total utangnya memang besar, tetapi telah direstrukturisasi dengan jangka waktu 80 tahun, dengan cicilan tahunan sekitar Rp1 triliun—sedikit lebih rendah pada beberapa tahun dan berfluktuasi dari tahun ke tahun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta pada 8 September 2026.
Dengan restrukturisasi tersebut, pemerintah menilai kewajiban tahunan menjadi lebih terukur. Namun, panjangnya tenor menunjukkan bahwa kewajiban pembiayaan Whoosh akan menjadi bagian dari pengelolaan keuangan jangka sangat panjang.
Whoosh dan Rencana Ekspansi 700 Kilometer
Whoosh merupakan kereta cepat pertama Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung sepanjang 142 kilometer. Layanan komersial Whoosh mulai beroperasi pada 2023 setelah proyek mengalami keterlambatan dan peningkatan biaya selama proses pembangunannya.
Proyek tersebut merupakan bagian dari Belt and Road Initiative dan dibangun melalui kerja sama perusahaan milik negara Indonesia dan China. Peningkatan biaya proyek kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong pembahasan restrukturisasi utang antara Indonesia dan China.
Setelah pengalihan kendali, pemerintah juga menyatakan rencana memperpanjang jaringan kereta cepat sekitar 700 kilometer ke arah timur hingga Surabaya, Jawa Timur. Purbaya menyebut ekspansi tersebut sebagai bagian dari rencana pengembangan jaringan Whoosh, tetapi pemerintah belum menjelaskan skema pendanaan pembangunan jalur tambahan tersebut.
Purbaya sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji penggunaan lembaga di bawah Kementerian Keuangan untuk mengelola kewajiban proyek. “Rinciannya masih dalam pembahasan. Yang pasti, pengelolaannya akan diserahkan kepada kami sekitar 15 September,” kata Purbaya dalam pernyataan sebelumnya terkait pengalihan pengelolaan utang Whoosh.
Dampak terhadap Pengembangan Koridor
Perubahan struktur pengendalian Whoosh berpotensi menjadi faktor penting dalam menentukan strategi pembiayaan dan pengembangan koridor Jakarta–Bandung. Perubahan tersebut juga akan menentukan bagaimana pemerintah mengelola kewajiban utang sekaligus mengembangkan aset dan jaringan kereta cepat.
Bagi kawasan yang berada di sekitar stasiun, keberlanjutan pengembangan Whoosh berkaitan dengan peluang pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD). Potensi tersebut mencakup properti, kawasan komersial, pusat aktivitas ekonomi, serta layanan logistik di sekitar jaringan kereta cepat.
Namun, perkembangan sektor-sektor tersebut tetap bergantung pada keputusan pemerintah mengenai struktur pengendalian, kemampuan pengelolaan utang, serta kepastian pendanaan ekspansi jaringan. Hingga 8 September 2026, pemerintah belum mengungkapkan bagaimana pembiayaan perpanjangan sekitar 700 kilometer menuju Surabaya akan dilakukan.
Dengan pengalihan 60 persen kendali pada 15 September 2026, fokus berikutnya akan berada pada penetapan entitas pemerintah yang mengelola kepemilikan tersebut, mekanisme pembayaran utang, serta strategi pengembangan jaringan Whoosh. Keputusan tersebut akan menjadi dasar bagi arah pengelolaan proyek kereta cepat Indonesia dalam jangka panjang.
