JAKARTA (RiauInfo) – Destry Damayanti resmi ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 setelah mendapat persetujuan DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa (1/9/2026).
Penetapan tersebut menjadi tonggak baru bagi Bank Indonesia. Destry tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin BI secara definitif. Ia menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI pada Juli 2026.
Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, DPR juga menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI. Ketiganya akan menjalankan masa jabatan 2026–2031.
Destry sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019. Setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri, Destry sempat dipercaya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI sebelum kemudian ditetapkan sebagai calon tunggal oleh pemerintah.
Setelah penetapan tersebut, Destry langsung menyampaikan arah kebijakan yang akan menjadi perhatian selama kepemimpinannya. Stabilitas ekonomi dan moneter disebut tetap menjadi prioritas utama.
Menurut Destry, ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi membuat stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi harus tetap dijaga. Pada saat yang sama, BI akan memastikan likuiditas tetap tersedia sehingga kebijakan moneter dapat ikut mendukung pertumbuhan ekonomi.
Di sisi pertumbuhan, Destry memberikan proyeksi yang cukup optimistis. BI memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat tumbuh dalam kisaran 5,2 persen hingga 6 persen, dengan peningkatan investasi menjadi salah satu faktor pendukung utama.
Investasi yang berkaitan dengan Danantara menjadi salah satu faktor yang disebut dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan. Proyeksi batas atas 6 persen tersebut juga sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah untuk 2027.
Namun, tantangan yang dihadapi Destry tidak ringan. Rupiah masih menghadapi tekanan eksternal dan kondisi pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian. BI memperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah pada 2027 berada di kisaran Rp17.300 hingga Rp17.800 per dolar AS.
Bagi dunia usaha dan investor, perubahan kepemimpinan di BI menjadi perhatian penting karena kebijakan bank sentral akan berpengaruh terhadap kondisi likuiditas, suku bunga, nilai tukar dan pasar keuangan.
Sektor properti menjadi salah satu industri yang sangat berkepentingan terhadap arah kebijakan tersebut.
Suku bunga BI memiliki hubungan erat dengan biaya pembiayaan perbankan. Ketika kondisi moneter memungkinkan penurunan suku bunga kredit, masyarakat berpotensi mendapatkan cicilan KPR yang lebih ringan. Dampaknya, kemampuan dan minat masyarakat membeli rumah dapat meningkat.
Sebaliknya, apabila BI harus mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat untuk menjaga rupiah dan inflasi, ruang penurunan bunga kredit dapat menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut bisa membuat konsumen lebih berhati-hati mengambil KPR dan pada saat yang sama meningkatkan biaya pembiayaan bagi pengembang.
Karena itu, pelaku industri properti kini tidak hanya menunggu perkembangan harga rumah dan daya beli masyarakat, tetapi juga mencermati setiap sinyal kebijakan dari Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Destry.
Di tengah target pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2027, tantangan Destry adalah menemukan keseimbangan antara menjaga stabilitas dan memberikan ruang bagi pertumbuhan. BI sendiri menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, termasuk dalam penyediaan likuiditas, tanpa mengabaikan mandat dan kewenangan bank sentral.
Bagi masyarakat, dampaknya pada akhirnya dapat terasa melalui berbagai jalur, mulai dari nilai tukar, inflasi, suku bunga tabungan dan kredit, hingga biaya KPR. Sedangkan bagi investor, arah kebijakan BI akan menjadi salah satu indikator penting dalam membaca prospek pasar keuangan dan perekonomian Indonesia.
Dengan demikian, penetapan Destry Damayanti bukan sekadar pergantian pucuk pimpinan Bank Indonesia. Masa jabatan 2026–2031 akan menjadi periode penting untuk melihat bagaimana bank sentral menjaga independensi dan stabilitas moneter sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional.
