JAKARTA (RiauInfo) – Kota-kota industri di Indonesia diharapkan menjadi ruang kerja yang aman seiring instruksi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan. Ia meminta Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk tampil lebih proaktif dan menjadi ujung tombak pencegahan guna menekan angka kecelakaan kerja secara signifikan di seluruh tanah air.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Yassierli saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta pada Selasa (14/4/2026). Dalam arahannya, Menaker menekankan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja tidak boleh hanya bersifat reaktif atau dilakukan setelah insiden terjadi, melainkan harus diperkuat melalui langkah-langkah promotif dan preventif.
Yassierli menginstruksikan seluruh jajaran pegawai BBK3 Jakarta untuk bergerak lebih masif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi di lapangan. Menurutnya, langkah ini merupakan kunci utama untuk menurunkan tingkat fatalitas di lingkungan kerja yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia.
"Upaya promotif dan preventif sangat penting. Saya instruksikan seluruh jajaran pegawai BBK3 Jakarta untuk bergerak lebih masif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi. Kita harus mampu menekan angka fatalitas di tempat kerja secara signifikan," ujar Yassierli di hadapan para pegawai dan penguji K3.
Keselamatan Pekerja dan Keberlangsungan Keluarga
Menaker menjelaskan bahwa penguatan Balai K3 memiliki urgensi yang tinggi karena setiap kecelakaan kerja berdampak luas. Baginya, insiden di tempat kerja bukan sekadar statistik atau angka-angka di atas kertas, melainkan menyangkut nyawa manusia dan masa depan keluarga yang ditinggalkan oleh pekerja tersebut.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa standar K3 yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap sistem perlindungan kerja di Indonesia. Oleh karena itu, Balai K3 harus bertransformasi menjadi institusi yang mampu membaca risiko secara dini dan membangun budaya keselamatan yang kuat di setiap sektor industri.
Yassierli juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan target zero accident. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam mengawasi jutaan tenaga kerja, sehingga sinergi dengan ekosistem pendukung K3, termasuk pihak swasta, menjadi sebuah keharusan.
Kolaborasi dengan PJK3
Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengajak Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) untuk saling bahu-membahu dengan pemerintah. Ia memandang PJK3 sebagai mitra strategis yang memiliki peran krusial dalam memperluas jangkauan implementasi standar keselamatan di perusahaan-perusahaan.
"PJK3 bukan saingan kita. Mereka adalah mitra agar tujuan besar kita tercapai, yaitu turunnya angka kecelakaan kerja di seluruh Indonesia," tambahnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan standarisasi pengawasan yang lebih merata hingga ke pelosok daerah.
Selain memperkuat kerja sama eksternal, Yassierli juga menuntut adanya peningkatan kapasitas internal di lingkungan Balai K3. Ia menilai para pegawai tidak boleh hanya terpaku pada kemampuan teknis semata, tetapi juga wajib membekali diri dengan kemampuan manajerial dan analisis data yang mendalam.
Penguatan Kapasitas dan Analisis Data
Menurut Menaker, para penguji K3 masa kini harus berkembang menjadi sosok yang komprehensif. Mereka harus menguasai budaya K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), hingga manajemen risiko agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki bobot yang kuat dalam memengaruhi kebijakan perusahaan.
"Setiap penguji harus menguasai budaya K3, SMK3, hingga manajemen risiko. Selain itu, kemampuan mengolah data statistik sangat penting agar output yang dihasilkan bisa menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan," tegas Yassierli menjelaskan standar baru bagi para profesional di Balai K3.
Menaker turut memberikan pesan khusus bagi para pejabat fungsional, seperti instruktur, pengawas ketenagakerjaan, hingga mediator hubungan industrial. Ia mengingatkan bahwa kenaikan jenjang karier harus dibarengi dengan perubahan orientasi kerja yang lebih strategis dan berorientasi pada hasil jangka panjang.
Sebagai penutup, Yassierli menekankan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, maka fokusnya harus beralih dari aspek teknis menuju aspek perumusan kebijakan. Langkah transformatif ini diyakini akan membawa perubahan besar pada sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di masa depan demi menjamin kesejahteraan seluruh buruh dan pekerja yang bekerja di lapangan.
