Kemenkum Riau Fokus Dukung Kewirausahaan dan Industri Kreatif Melalui Regulasi Penjaminan

PEKANBARU (RiauInfo) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Riau menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda nasional penguatan kewirausahaan dan industri kreatif. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual pada Selasa (30/9/2025).
FGD yang berlangsung di ruang kerja Kakanwil ini berfokus pada analisis dan evaluasi hukum terkait penjaminan, yang merupakan salah satu elemen kunci untuk mendukung pertumbuhan usaha. Turut mendampingi Kakanwil adalah Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Yeni Nel Ikhwan, beserta jajaran analis hukum lainnya. Partisipasi ini sejalan dengan Asta Cita ke-3 Presiden, yang berorientasi pada pengembangan industri kreatif dan penguatan kewirausahaan.
Pembukaan acara dilakukan oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Dr. Arfan Faiz Muhlizi. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya evaluasi regulasi penjaminan guna mengidentifikasi norma-norma yang tumpang tindih dan kendala yang muncul di lapangan. Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, juga menyoroti peran strategis industri kreatif dan kewirausahaan sebagai motor penggerak perekonomian yang mampu menciptakan inovasi berbasis budaya lokal.
Salah satu sorotan utama dalam diskusi ini adalah temuan sementara tim BPHN mengenai disharmonisasi pada beberapa peraturan penjaminan, meskipun sebagian regulasi telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Disharmonisasi ini menjadi fokus evaluasi agar regulasi penjaminan dapat berjalan efektif dan tidak menghambat pertumbuhan sektor usaha.
FGD ini juga menghadirkan pembicara dari praktisi penjaminan. Randy Leonardus Nababan dari PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Provinsi Bengkulu, memaparkan bagaimana peran penjaminan sangat vital dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui mekanisme penjaminan, UMKM yang dianggap unbankable tetap dapat memperoleh akses pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya.
Di tengah diskusi, Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan komitmen penuh instansinya. "Kewirausahaan dan industri kreatif adalah masa depan ekonomi kita. Kemenkumham Riau menaruh perhatian penuh pada pembahasan ini dan berkomitmen untuk terus mendukung program-program Kemenkumham dalam setahun bekerja, bergerak-berdampak serta mewujudkan ekosistem usaha yang memiliki kepastian hukum dan akses permodalan yang inklusif," ujarnya.
Kegiatan FGD ditutup dengan kesimpulan bahwa penguatan mekanisme penjaminan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, sangat selaras dengan visi Asta Cita ke-3 Presiden. Keberlanjutan diskusi dan implementasi hasil evaluasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih baik, di mana pelaku kewirausahaan dan industri kreatif dapat berkembang pesat dengan dukungan hukum dan permodalan yang kuat.