Industri Sawit Diharapkan Sejahterakan Rakyat

JAKARTA (RiauInfo) - Industri kelapa sawit di Indoensia yang terus maju dan berkembang pesat diharapkan tidak hanya sebagai salah satu sumber pendapat negara, tapi juga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit harus mendapat keuntungan, baik dari sisi ekonomi, infratruktur, pendidkan dan keterampilan.
Hal tersebut dikemukakan anggota DPD RI asal provinsi Riau, Abdul Ghafar Usman saat menjadi pembicara dalam disukusi yang diselnggarakan Wartwan Pres Room DPR?MPR dengan tema ‘’ Prospek dan Tantangan Industri Kelapa Sawit 2012’’ di Gedung DPR RI, Rabu (29/2). ‘’Kehadiran dan keberadaan industri kelapa sawit ini kadang bukan meningkatkan kesejahteraan masayarakat disekitarnya, tapi justru memunculkan konflik antara Perusahaan dengan masyarakat yang dipicu oleh berbagai Issu, seperti masalah pencemaran lingkungan, lahan dan lain sebagainya,’’ terang mantan Kakanwil Depag provinsi Riau itu. Menurut Ghafar, bukankah bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang 1945 bahwa.‘’ Realitanya yang kita saksikan sekarang ini jangan kan sebesar-besarnya, besar saja belum bisa terealisasi kepada masyarakat,’’ tegasnya. Ghafar mencontohkan, Riau sebagai daerah yang memiliki areal perkebunan dan penghasil minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di Indonesia, namun tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih sangat memprihatinkan. "Perkebunan kelapa sawit di Riau dan juga Indonesia umumnya didominasi oleh perusahaan, baik swasta mapun BUMN. Sementara Perkebunan yang betul-betul punya rakyat hanya beberapa persen saja," ungkap Ghafar. Untuk itu sebut Ghafar, mengingat industri kelapa sawit di Indonesia ke depan tetap akan mengalami pertumbuhan, baik dari sisi area, produksi, ekspor, dan juga harga, maka diharapkan dapat meningkatkanya kesejahteraan rakyat. "Keberadaan dan kehadiran perkebunan kelapa sawit ditengah masyarakat betul-betul dapat mengembangkan pembangunan masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi serta pendapatan masyarakat khususnya di pedesaan," pungkasnya. Abdul Gafar Usman menilai rakyat terabaikan dalam kepemilikan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) Indonesia. Berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian, kepemilikan PKS oleh petani atau rakyat hanya 37 persen. Sementara sisanya sebanyak 51 persen dikuasai oleh pengusaha atau swasta, dan sebanyak 12 persen oleh BUMN.(zas)

Berita Lainnya

Index