ROHIL (Riauinfo) - Usai bersilaturrahmi dengan masyarakat Pujud, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melanjutkan pertemuan dengan masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rohil pada Jum'at (07/06/2023) siang.
Selain menyerahkan bantuan ternak sapi sejumlah 14 ekor dan kambing 20 ekor kepada tiga kelompok tani, Gubri Syamsuar juga menyerahkan bantuan sembako dan alat tulis.
Ketika berpidato di depan masyarakat Tanjung Medan, Gubri Syamsuar menyinggung soal ekonomi di Riau yang sangat dipengaruhi oleh harga sawit.
Itu sebabnya, sejak awal memimpin Riau, dirinya langsung membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau (Pergubri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau.
Melalui Pergubri itu, Pemprov Riau melalui Dinas Perkebunan bisa mengendalikan harga sawit agar tidak merugikan para petani.
"Pergub ini juga didukung oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi kalau ada PKS yang tidak patuh terhadap Pergub ini bisa ditindak," ulas Syamsuar, seraya menyebut bahwa sejauh ini harga sawit di Riau selalu tertinggi di Indonesia.
Gubri Syamsuar lalu bertanya kepada masyarakat Tanjung Medan terkait harga sawit. Masyarakat menjawab kini sekira Rp1.700 per kg.
Gubri Syamsuar nampak terkejut karena secara umum harga sawit di Riau justru di atas Rp2.000 per kg.
"Di sini (Tanjung Medan) kok bisa Rp1.700. Apa masalahnya? Harus dicek ini. Saya segera cek. Kita tak mau petani dirugikan," tegas Syamsuar yang disambut tepuk-tangan masyarakat.
Gubri Syamsuar juga menyinggung soal replanting kebun kelapa sawit tua yang bisa dibantu oleh pemerintah sebesar Rp30 juta per hektar.
"Kalau program replanting ini bapak-bapak tau nggak. Sudah ada belum yang mengajukan? Biasanya sawit yang umurnya sudah di atas 25 tahun harus replanting," tanya Gubri, yang lagi-lagi dijawab tidak tahu oleh masyarakat.
Termasuk juga soal perlunya masyarakat yang mempunyai kebun sawit di kawasan hutan harus segera melapor kepada Kementerian LHK RI.
Jika tidak melapor akan disita dan dikembalikan sesuai fungsi kehutanan. Terkait informasi ini, masyarakat setempat juga mengaku tidak tahu.
"Kalau ada yang punya kebun di kawasan hutan. Kalau maksimal 5 hektar bisa melapor ke pemerintah, nanti jadi legal. Ini implementasi dari UU Ciptaker," ulas Gubri.
Gubri Syamsuar kembali merasa terkejut, karena info-info seperti itu ternyata tidak sampai kepada masyarakat bawah.
"Ini Dinas Perkebunan Kabupaten kemana aja ini. Masak informasi yang penting bagi masyarakat malah tidak sampai. Saya minta Pak Camatlah, agar informasi ini segera disampaikan kepada masyarakat di sini," ucap Gubri Syamsuar.
Pada acara itu, Camat Tanjung Medan, Bahrul ikut hadir. Ia juga sempat menyampaikan beberapa aspirasi kepada Gubri Syamsuar.
Seperti kelanjutan pembangunan jalan rigid di Manggala dan infrastruktur lainnya seperti bantuan pembangunan masjid dan rumah suluk.
Beberapa guru yang hadir pada pertemuan itu juga meminta kepada Gubri Syamsuar agar segera mengganti nama SMAN Pujud menjadi SMAN Tanjung Medan.
Meminta penambahan pembangunan ruang kelas belajar dan berharap agar para guru yang sudah dinyatakan lulus P3K segera dilantik.
"Segera kita percepat, termasuk SK para guru P3K," jawab Gubri Syamsuar yang lagi-lagi mendapat applaus dari masyarakat.
Pada kesempatan itu, Gubri Syamsuar juga menyampaikan soal kemajuan desa di Riau selama dirinya memimpin.
Ditegaskan Gubri, sejak dirinya menjabat, desa-desa di Riau diberikan alokasi bantuan keuangan (bankeu) khusus desa. Bahkan para camat juga mendapat bankeu.
Dengan adanya bankeu tersebut, desa-desa bisa membangun. Kini, tidak ada lagi desa masuk kategori tertinggal di Riau.
Baru-baru ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengeluarkan Indeks Desa Membangun (IDM).
"Alhamdulillah dari 1.591 desa di Riau, tidak ada lagi yang masuk kategori tertinggal. Jadi kalau di tingkat nasional, Riau bolehlah sedikit berbangga," ungkap Gubri Syamsuar yang lagi-lagi disambut tepuk-tangan meriah.
Di depan masyarakat Tanjung Medan, Gubri juga menyebut soal peluang kuliah gratis dan kerja di Jerman, yang saat ini sedang diinisiasi oleh Pemprov Riau.
Memang salah satu syaratnya adalah harus bisa berbahasa Jerman. Itu sebabnya, akan segera dibuka pembelajaran bahasa Jerman di tingkat SMA/SMK.
"Saya kira peluang yang baik ini harus juga dimanfaatkan oleh masyarakat di sini," ajak Gubri, seraya menyebut nama mendiang Presiden BJ Habibie yang dulu kuliah di Jerman.
Sekedar informasi, pada TA 2023 ini, Pemprov Riau mengucurkan anggaran sebesar Rp159 miliar lebih untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rohil.
Diharapkan, dengan anggaran yang cukup besar itu, berbagai fasilitas bisa dibangun dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
.jpg)