Bogor (RiauInf0) - Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) diterima Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11). Termasuk Plt Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, para gubernur menegaskan sikap mereka untuk bersama-sama memerangi praktik korupsi.
Namun di sisi lain, para gubernur juga berharap dapat diperlakukan secara adil dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami ini seperti digilir (dijebloskan ke penjara). Kalau memang kami korupsi, hukum mati kami. Tapi kalau tidak, lindungi kami,” tegas Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulsel itu.
Menurut Syahrul, sebagai seorang kepala daerah, gubernur seharusnya punya hak diskresi dalam situasi tertentu. Tapi kini seluruh gubernur ketakutan setiap kali membuat atau mengambil kebijakan karena takut dianggap dan divonis melanggar hukum. Apalagi untuk memanggil atau memeriksa seorang gubernur oleh aparat hukum saat ini begitu mudah. “Sehingga tidak ada lagi wibawa seorang gubernur itu,” sesalnya.
Sementara itu, Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman dalam pertemuan tersebut melaporkan berbagai persoalan mendasar terkait pembangunan Provinsi Riau. Mulai dari soal pangan, infrastruktur hingga pembangunan di bidang kemaritiman. Plt Gubri berharap ada sinergisitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam memacu pembangunan. “Kalau bersinergi, tentu roda pembangunan akan lebih cepat dan lebih terarah,” ucapnya.
Untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Riau, Plt Gubri antara lain meminta pemerintah pusat membantu memperbaiki dan membangun jaringan irigasi. Saat ini, jaringan irigasi di Riau lebih-kurang 8.547,59 km yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Plt Gubri juga menawarkan tanaman sagu sebagai pangan alternatif. Tanaman sagu ini dinilai lebih cocok untuk kawasan Riau yang mayoritas gambut.
Untuk program kemaritiman, dalam rangka meningkatkan konektifitas, Plt Gubri menyatakan akan memaksimalkan Pelabuhan Tanjung Buton, Kuala Enok dan Pelabuhan Dumai. Untuk itu, perlu dibangun infrastuktur pendukung agar lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Potensi kelautan Riau, tegas Plt Gubri, juga tidak kalah menarik. Apalagi Riau berada di pinggir Selat Melaka yang menjadi lalulintas perdagangan internasional.
Dalam pada itu, Presiden Jokowi menyambut baik kedatangan para gubernur. Presiden juga berharap agar dibangun sinergisitas antara pusat dan daerah. “Apa program daerah yang bisa disinergikan dengan pusat, segera sampaikan ke Bappenas,” tegas Presiden.
Pertemuan yang berlangsung sejak pagi itu baru berakhir menjelang magrib.
Foto Lainnya
[gallery link="file" columns="2" ids="39315,39314"]
Korupsi, Gubernur Siap Dihukum Mati
Bogor (RiauInf0) - Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) diterima Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11). Termasuk Plt Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, para gubernur menegaskan sikap mereka untuk bersama-sama memerangi praktik korupsi.
Namun di sisi lain, para gubernur juga berharap dapat diperlakukan secara adil dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami ini seperti digilir (dijebloskan ke penjara). Kalau memang kami korupsi, hukum mati kami. Tapi kalau tidak, lindungi kami,” tegas Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulsel itu.
Menurut Syahrul, sebagai seorang kepala daerah, gubernur seharusnya punya hak diskresi dalam situasi tertentu. Tapi kini seluruh gubernur ketakutan setiap kali membuat atau mengambil kebijakan karena takut dianggap dan divonis melanggar hukum. Apalagi untuk memanggil atau memeriksa seorang gubernur oleh aparat hukum saat ini begitu mudah. “Sehingga tidak ada lagi wibawa seorang gubernur itu,” sesalnya.
Sementara itu, Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman dalam pertemuan tersebut melaporkan berbagai persoalan mendasar terkait pembangunan Provinsi Riau. Mulai dari soal pangan, infrastruktur hingga pembangunan di bidang kemaritiman. Plt Gubri berharap ada sinergisitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam memacu pembangunan. “Kalau bersinergi, tentu roda pembangunan akan lebih cepat dan lebih terarah,” ucapnya.
Untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Riau, Plt Gubri antara lain meminta pemerintah pusat membantu memperbaiki dan membangun jaringan irigasi. Saat ini, jaringan irigasi di Riau lebih-kurang 8.547,59 km yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Plt Gubri juga menawarkan tanaman sagu sebagai pangan alternatif. Tanaman sagu ini dinilai lebih cocok untuk kawasan Riau yang mayoritas gambut.
Untuk program kemaritiman, dalam rangka meningkatkan konektifitas, Plt Gubri menyatakan akan memaksimalkan Pelabuhan Tanjung Buton, Kuala Enok dan Pelabuhan Dumai. Untuk itu, perlu dibangun infrastuktur pendukung agar lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Potensi kelautan Riau, tegas Plt Gubri, juga tidak kalah menarik. Apalagi Riau berada di pinggir Selat Melaka yang menjadi lalulintas perdagangan internasional.
Dalam pada itu, Presiden Jokowi menyambut baik kedatangan para gubernur. Presiden juga berharap agar dibangun sinergisitas antara pusat dan daerah. “Apa program daerah yang bisa disinergikan dengan pusat, segera sampaikan ke Bappenas,” tegas Presiden.
Pertemuan yang berlangsung sejak pagi itu baru berakhir menjelang magrib.
Foto Lainnya
[gallery link="file" columns="2" ids="39315,39314"]
