Berita ini menjadi headline Riau Pesisir edisi Jumat (30/4) berjudul "BPS MAnipulasi Jumlah Rakyat Miskin". Hal ini yang memicu SRMI melakukan aksi unjukrasa serentak di seluruh Indonesia. Di Pekanaru aksi ini dilakukan di dua tempat yakni undaran air mancur dan RRI Pekanbaru.
Masib 527 orang Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari Honor Daerah (Honda) Riau makin tidak jelas. SK masih digantung Badan Kepegawaian Daerah (KD) Riau, tanpa alasan yang jelas. Berita ini menjadi headline Pekanbaru Pos berjudul "Nasib 527 CPNS Honor Tak Jelas".
Bentrok antar warga yang berujung dengan aksi anarkis dan premanisme kembali terjadi di daerah perbatasan kaupaten Rokan Hilir. Akiat aksi ini, satu orang tewas dan 11 lainnya luka-luka. Berita menjadi headline Riau Mandiri berjudul "Bentrok di Rohil 1 Tewas, 11 Luka".
KPK terpaksa harus memeriksa Wapres Boediono di Wisma Negara Komplek Istana Kpresidenan. Boediono menjalani pemeriksaan mulai pukul 14.30 hingga 19.45 Wib diselingi istirahat shalat dan makan. Berita menjadi headline Riau Pos berjudul "KPK Periksa Boediono di Istana".
Berita yang sama juga jadi headline Metro Riau berjudul "Wapres Diperiksa 3 Jam". Harian ini menyebutkan saat pemeriksaan wartawan hanya diperkenankan berdiri cukup jauh dari pintu keluar sehingga tidak bisa melihat raut wajah Boedioo dan tim penyeidik KPK.
Sedangkan headline Tribun Pekanbaru hari ini tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendadak menhentikan pemberian keterangan kepada penyelidik KPK karena mendadak dipanggil presiden SBY. Pemeriksaan Sri Mulyani hanya dua jam. Berita ini berjudul "Sri Hentikan Pemeriksaan".(ad)
BPS Dituduh Manipulasi Jumlah Rakyat Miskin
PEKANBARU (RiauInfo) - Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mensinyalir Badan Pusat Statistik (BPS) memanipulasi data rakyat miskin sehingga tidak sesuai faktas dan data di lapangan. Data yang dibuat BPS cenderung bersifat spekulatif dan jumlahnya dikurangi demi mendonkrak prestasi pemerintah.
