BNK Bengkalis Diminta Serius Dalam Mencegah Bahaya Narkoba

“Narkotika adalah musuh besar bangsa yang mesti segera diberantas, jika bangsa ini ke depan menginginkan generasi penerus yang berkualitas”, kata Norman saat memimpin rapat koordinasi Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran, BNK, dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana. Rapat tersebut dilaksanakan di lantai II Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Senin (2/2). Dikatakan Norman, tugas mulia tersebut dibebankan ke pundak pengurus BNK. Untuk itu pengurus organisasi ini mesti bekerja lebih serius lagi dalam melaksanakan tugas besar tersebut. “Jika pengurusnya bekerja dengan baik dan maksimal, maka hasilnya pun akan baik”, tegasnya. Masih kata Norman , untuk memajukan BNK ke depan mesti didukung dengan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Ketiga unsur tersebut, mesti sejalan. “Tetapi yang paling penting roda organisasi ini akan maju jika anggaran yang ada disusun sesuai dengan kebutuhan dengan berbasis kepada program kerja. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan sosialisasi menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Mesti ada petugas inteligen sendiri yang siap melaksanakan tugas kapan saja. Ini semua butuh anggaran”, katanya. Rakor ini, katanya, diantaranya untuk mengevaluasi dan menyusun strategi organisasi ke depan. Terutama dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2007 yang ditandai dengan pelantikan dan mutasi yang dilaksanakan baru-baru ini. “Pemberlakuan PP tersebut, menyebabkan terjadinya pergesaran pejabat dalam posisi tertentu. Sehingga berpengaruh signifikan terhadap organisasi BNK ini. Untuk itulah perlu penataan ulang keberadaan organisasi ini ke depan”, jelasnya. Sementara itu, ketika menyinggung tentang kebakaran hutan dan lahan, Norman berharap agar dilakkukan pembenahan teknologi dan sumber daya manusia. “Kelemahan kita saat ini karena kekurangan alat. Ini yang harus segera diprogramkan dan dibenahi. Apalagi wilayah kita merupakan daerah rawan kebakaran karena lahan gambut. Alat-alat tersebut ditempatkan dititik-titik yang mungkin dianggap rawan“, katanya. Sementara itu, Wakalpolres Kompol Trunoyudo yang ikut mendampingi Wakil Bupati dalam memimpin rapat tersebut mengatakan, perlu adanya pusat informasi dan pelaporan terhadap pelayanan kebakaran hutan dan lahan. “Harus ada call centre atau pusat informasi dan pelaporan bagi siapa saja yang ingin memperoleh pelayanan. Selama ini masyarakat yang tidak sengaja membakar lahan ingin melapor bahwa ia tidak sengaja, tetapi tidak tahu harus melapor kemana. Mau melapor ke polisi mereka takut ditangkap“, jelasnya. Selain Norman dan Trunoyudo, juga terlihat hadir dalam rapat tersebut, antara lain, Asisten Administrasi Pembangunan H Mukhlis, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat H Rospian dan sejumlah dinas/instansi terkait lainnya.(ad/rls)