PEKANBARU (RiauInfo) - Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, dengan tegas membantah adanya pencegatan terhadap rombongan Ketua GN-OTA Kabupaten Bengkalis Ny Hj Fauziah Syamsurizal, Asisten I H Burhanuddin, oleh warga Dusun Bukit Seludung ketika berkunjung ke dusun itu. "Sama sekali hal itu tidak benar. Sebaliknya, kami disambut hangat warga Bukit Seludung," terang Johan yang juga ikut dalam rombongan ke dusun yang termasuk wilayah Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu itu. Ikut juga dalam kunjungan itu, Kepala Badan Kesbang Linmas dan Infokom H Mukhlis, Kabag Tata Pemerintahan Nazamuddin.
Kepada sejumlah wartawan di kediamannya, Sabtu (8/3) lalu, klarifikasi itu disampaikannya terkait dengan adanya pemberitaan di sejumlah media yang menyatakan bahwa dalam kunjungan tersebut, rombongan pejabat Pemkab Bengkalis dicegat sekitar 200 ratus orang masyarakat Bukit Seludung.
Diterangkannya, ketika hendak memasuki simpang Dusun Bukit Seludung dari jalan lintas Sungai Pakning-Dumai, memang benar ada tiga orang yang mengaku tokoh masyarakat Pelintung yang mempertanyakan maksud kedatangan para pejabat dari Pemkab Bengkalis itu.
"Mereka datang saat kendaraan kami sudah berhenti sekitar 10 menit di persimpangan jalan menuju Bukit Seludung. Ketika itu kami tengah menunggu kendaraan rombongan Ketua GN-OTA yang tertinggal jauh di belakang. Tidak benar kami dicegat warga Dusun Bukit Seludung.
Bohong itu," tegas Johan sambil menjelaskan bahwa mobil yang dinaikinya bersama Asisten I yang pertama kali sampai di dekat persimpangan itu.
Ditambahkannya, ketiga orang yang itu datang menggunakan mobil Nissan Terano. "Saya tidak mengetahui siapa nama mereka. Namun, kalau tak salah ingat, nomor kendaraan yang digunakan BM 1968 RS. Saat itu memang sempat terjadi dialog dan saling adu argumentasi tentang status wilayah Bukit Seludung," imbuhnya.
Soal tidak ada koordinasi dengan Pemko Dumai mengenai kedatangan rombongan pejabat Pemkab Bengkalis, Johan membenarkannya. "Dusun Bukit Seludung merupakan wilayah Kabupaten Bengkalis. Kesepakatan tertulis antara Pemkab Bengkalis dan Pemko Dumai tentang status Bukit Seludung sudah ada dan sah. Jadi mengapa harus berkoordinasi dengan Pemko Dumai terlebih dahulu?," paparnya.
Seraya menunjukkan Peta Lampiran Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah antara Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, Johan mengatakan, berita acara kesepakatan antara kedua daerah tersebut dibuat tanggal 2 Oktober 2006 lalu. "Kunjungan kami ke Bukit Seludung, sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan itu," katanya.
Memang, dalam peta lampiran yang ditanda-tangani Bupati Bengkalis H Syamsurizal, Walikota Dumai Zulkifli AS, Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis H Zaimurdin dan Kepala Kantor Pertanahan Dumai H Zaiful Rusli serta diketahui Kakanwil BPN Provinsi Riau H Slamet Riyadi dan Gubri HM Rusli Zainal itu, Dusun Bukit Seludung memang termasuk wilayah Tanjung Leban (Bukit Batu). Bukan berada di wilayah Pelintung (Medang Kampai).
"Jadi tidak perlulah mengucapkan 'Assalammu'alaikum' dengan Pemko Dumai. Karena Pemko Dumai sudah tahu Bukit Seludung memang bagian wilayah Kabupaten Bengkalis," ulangnya. Johan membenarkan dalam kunjungan tersebut, Camat Medang Kampai, Ahmad Ramadhan juga terlihat hadir.
Ketika ditanya, Johan juga membenarkan informasi yang mengatakan ada seorang tokoh masyarakat Pelintung yang meneriakan yel-yel dan mengajak agar warga Pelintung yang hadir di Bukit Seludung waktu itu mendukung jika Pelintung sebaiknya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis.
"Ajakan itu disampaikan ketika rombongan dari Bengkalis hendak meninggalkan tempat acara. Saya tak tahu namanya. Namun ciri-ciri tokoh masyarakat tersebut berbadan agak gemuk, berkacamata dan menggunakan kopiah haji. Saat itu yang bersangkutan menggunakan baju lengan pendek warna dongker dengan motif kotak-kotak kecil warna putih," terang Johan.(ad)
.jpg)
