PEKANBARU (RiauInfo) - Disamping berlangsungnya pelantikan Fungsionaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Riau, di Gedung Dang Merdu Pekanbaru, ratusan massa dari 12 Desa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Teringgal (AMDT) melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Riau.
Padahal acara Pemuda Pancasila terasebut dihadiri oleh Menteri PPDT dan Gubernur Riau serta ketua DPR RI dan berbagai pejabat penting Riau lainnya juga hadir.
Namun massa sepertinya tidak menyadari ada pejabat negara dan daerah di samping lokasi mereka demo. Hal ini terlihat dari aksi massa yang tidak terlalau fokus dan hanya semenatra saja. Sekitar 45 menit massa telah membubarkan diri tanpa mendapatkan penerimaan aspirasi yang semestinya dari pemerintah Daerah Riau. AMDT menuntut Gubernur Riau, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau membangunan jalan, khususnya di kawasan Desa tertinggal di Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu. Sebelumnya, massa ini mengaspirasikan suara di Gedung DPRD Riau.
Massa mengungkit alokasi dana pembangunan sebesar Rp 4,2 trilyun tahun 2007 ini dapat menyentuh lapisan rakyat miskin di daerah ini. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk membuat gedung pencakar langit. Sebagai bentuk ambisi seseorang atau sekelompok dengan mengenyampingkan kepentingan masyarakat kecil yang miskin di bawah kaki-kaki gedung bertingkat tinggi.
"Hari ini, Senin (6/8), kami sangat kecewa dan menuntut pembohongan yang dilakukan terhadap kami oleh Pemerintah Provinsi Riau atas kesepakatan pengelolaan jalan yang menghubungkan Lipat Kain, Desa Lubuku Agung, Muara Selaya, Deras Tajak, Batu Sasak, Kebun Tinggo hingga batas Sumbar. Hingga saat ini belum pernah tersentuh dengan pembangunan jalan yang jelas," ungkap Koordinator Lapangan AMDT, Wilham dalam orasinya di Kantor Gubernur Riau.(Surya)
.jpg)
