"Saya tidak mau menanggapi pernyataan presiden. Pendapat itu hak Beliau. Namun, kemarin saya berbicara tidak sebagai wakil presiden, melainkan sebagai ketua umum Partai Golkar," ujar Jusuf Kalla di Pekanbaru kemarin (7/10).
Dalam pernyataannya, Presiden SBY menyayangkan pernyataan Jusuf Kalla dalam pembukaan munas agar Partai Golkar berada di luar kekuasaan menjadi pengawas pemerintah. SBY juga mengkritik pernyataan Jusuf Kalla yang meminta partainya tidak menjadi partai pemimta-minta kekuasaan pada pemerintah.
Kalla menegaskan, pernyataan tersebut disampaikan karena Golkar akan mengalami pergantian kepemimpinan mulai tadi malam. Posisi Golkar dalam pemerintahan akan diserahkan pada ketua umum terpilih. Namun, Golkar tentu masih akan meneruskan kerjasama koalisi hingga masa tugas SBY-JK berakhir pada 20 Oktober mendatang.
Sebelumnya, SBY menilai ajakan JK agar Golkar mengambil opisisi terlalu dini dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 ayat 1 dan 2, yang menyatakan dalam melakukan tugas dan kewajibannya Presiden dibantu Wapres. "Saya kira wakil presiden menghormati dan saya yakin Pak JK tahu hal itu. Kebersamaan ini sampai 20 Oktober mendatang," kata SBY.(ad/ist)
SOAL GOLKAR JADI OPOSISI JK Enggan Tanggapi Komentar SBY
PEKANBARU (RiauInfo) – Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Golkar bersikap oposisi terhadap kader partainya yang menjadi gubernur atau bupati. Kalla menegaskan, pernyataannya tidak ada kaitannya dengan presiden, karena disampaikan dalam forum internal partai dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai Golkar.
.jpg)
