PEKANBARU (RiauInfo) - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau, Dra.Hj. Rosnaniar MSi, dengan semangat yang tinggi mengatakan akan terus berjuang hingga KPAID ini tetap eksis kedepannya. Pasalnya, walaupun belum mendapat anggaran APBD dan menerima honor selama enam bulan, hal itu bukan halangan yang berarti.
"Kita toh bekerja disini untuk memberikan suatu apresiasi yang jelas-jelas memantau dan mengawasi perkembangan anak-anak di Riau. Kita tidak akan sampai kebablasan. Karena kita selalu melakukan
koordinasi dengan satuan kerja terkait salah contoh kepolisian," ungkap Ketua KPAID Riau, Dra HJ Rosnaniar MSi kepada wartawan usai hearing dengan Anggota Komisi D DPRD Riau, Rabu (27/6).
Terang Rosnaniar, setiap program yang dibuat KPAID akan dilaporkan ke Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE, MP. Hal ini telah lama dijalankan, untuk dapat memberikan fasilitas seperti anggaran ataupun dana.
"Memang untuk saat ini KPAID tidak mempunyai dana, sehingga kita hanya mampu untuk mengontrol dan mengawas. Dimana regulasi kami belum jelas," katanya.
Begitu KPAID dikukuhkan Desember 2006 lalu, pengurus yang ada langsung membuat program yang jelas tujuannya. Sebelumnya pengurus KPAID telah menyampaikan anggaran miliaran rupiah. "Lantaran terlambat menyampaikan sehingga anggaran tersebut masuk dalam anggaran belanja tambahan (ABT). Memang disana kita tak berkuasa, Kami tidak patah hati dibuatnya," keluhnya.
"Kita akan tetap berjuang semampu yang kita harapkan. Semuanya tergantung dengan satker yang menilainya. Mudah-mudahan kita akan sampai kesana," ujarnya.
Mengenai masalah honor yang belum diterima selama enam bulan itu dibayar memalui Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan untuk perlengkapan dibiayai Biro Perlengkapan Pemprov Riau.
"Saya tak pungkiri, dana yang dipakai saat ini dana gotong royong antar pengurus. Kita berencana akan melakukan MoU dengan beberapa instansi terkait. Agar semua permasalahan yang terjadi dapat diatasi,"
katanya mengakhiri. (dowi)
.jpg)
