Wagubri menerima penghargaan dari Menko Perekonomian Hatta Radjasa atas dukungan dan sumbangan pemikiran yang diberikan Pemprov Riau dalam revitalisasi transmigrasi tahun 2010-2014.[/caption]
JAKARTA (RiauInfo) - Pemerintah melalui Depnakertrans kembali menggiatkan program transmigrasi di Indonesia, karena dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di tanah air. Untuk itu, Depnakertrans pada Rabu (16/12) bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, menggelar acara Temu Nasional Transmigrasi Tahun 2009. Acara yang dibuka oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa itu tidak saja dihadiri oleh para kepala daerah yang berkepentingan dengan masalah transmigrasi, tapi juga oleh para pengusaha yang selama ini mendapat keuntungan dari program transmigrasi.
Pada acara itu juga ditandatangani MoU tentang Ketransmigrasian antara para gubernur dari daerah asal transmigran (antara lain Gubernur Jatim, Jateng, Jabar, Lampung, Banten, DIY, NTT, NTB dan Bali) dengan para gubernur dari daerah yang menjadi tujuan para transmigran (antara lain Gubernur Jambi, Riau yang diwakili Wagubri HR Mambang Mit, Kalbar, Kalsel, Bengkulu, Sumut, Bangka Belitung dan Sumsel).
Wagubri HR Mambang Mit kepada pers usai acara mengatakan bahwa Riau memang menjadi salah satu daerah tujuan transmigran. Ini tidak saja untuk mengurangi kemiskinan dan penangguran, tapi juga untuk memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini memang terabaikan atau tidak termanfaatkan dengan baik.
Salah satu daerah yang menjadi tujuan transmigran di Riau adalah Rupat di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Inhu. "Tapi nanti kita lihat lagi, apa masih ada lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan," ulas Wagubri seraya menambahkan bahwa saat ini masalah transmigrasi tidak sebatas menjadi urusan pemda dengan pemerintah pusat, tapi juga antar daerah bahkan juga dengan pihak pengusaha.
Mambang menegaskan bahwa program transmigrasi tidak semata untuk para pendatang, tapi juga masyarakat lokal. Bahkan bisa saja dengan perbandingan 75:25 dimana 75 persen masyarakat lokal dan 25 persen masyarakat pendatang atau 50:50. "Jadi kita harapkan terjadi asimilasi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal," urainya.
Mambang meyakini bahwa program transmigrasi tetap menjadi salah satu program yang bisa diandalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Apalagi penyebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata, dimana sebagaian besar masyarakat terpusat di Pulau Jawa.
"Kalau selama ini ada hal-hal yang negatif dari program transmigrasi, itu kita minimalisir atau kita upayakan agar tidak ada lagi," tutup pria yang tetap nampak awet muda itu.(ad)
Riau Jadi Tujuan Transmigran
[caption id="attachment_14563" align="alignleft" width="300"] Wagubri menerima penghargaan dari Menko Perekonomian Hatta Radjasa atas dukungan dan sumbangan pemikiran yang diberikan Pemprov Riau dalam revitalisasi transmigrasi tahun 2010-2014.[/caption]
JAKARTA (RiauInfo) - Pemerintah melalui Depnakertrans kembali menggiatkan program transmigrasi di Indonesia, karena dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di tanah air. Untuk itu, Depnakertrans pada Rabu (16/12) bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, menggelar acara Temu Nasional Transmigrasi Tahun 2009. Acara yang dibuka oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa itu tidak saja dihadiri oleh para kepala daerah yang berkepentingan dengan masalah transmigrasi, tapi juga oleh para pengusaha yang selama ini mendapat keuntungan dari program transmigrasi.
Pada acara itu juga ditandatangani MoU tentang Ketransmigrasian antara para gubernur dari daerah asal transmigran (antara lain Gubernur Jatim, Jateng, Jabar, Lampung, Banten, DIY, NTT, NTB dan Bali) dengan para gubernur dari daerah yang menjadi tujuan para transmigran (antara lain Gubernur Jambi, Riau yang diwakili Wagubri HR Mambang Mit, Kalbar, Kalsel, Bengkulu, Sumut, Bangka Belitung dan Sumsel).
Wagubri HR Mambang Mit kepada pers usai acara mengatakan bahwa Riau memang menjadi salah satu daerah tujuan transmigran. Ini tidak saja untuk mengurangi kemiskinan dan penangguran, tapi juga untuk memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini memang terabaikan atau tidak termanfaatkan dengan baik.
Salah satu daerah yang menjadi tujuan transmigran di Riau adalah Rupat di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Inhu. "Tapi nanti kita lihat lagi, apa masih ada lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan," ulas Wagubri seraya menambahkan bahwa saat ini masalah transmigrasi tidak sebatas menjadi urusan pemda dengan pemerintah pusat, tapi juga antar daerah bahkan juga dengan pihak pengusaha.
Mambang menegaskan bahwa program transmigrasi tidak semata untuk para pendatang, tapi juga masyarakat lokal. Bahkan bisa saja dengan perbandingan 75:25 dimana 75 persen masyarakat lokal dan 25 persen masyarakat pendatang atau 50:50. "Jadi kita harapkan terjadi asimilasi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal," urainya.
Mambang meyakini bahwa program transmigrasi tetap menjadi salah satu program yang bisa diandalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Apalagi penyebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata, dimana sebagaian besar masyarakat terpusat di Pulau Jawa.
"Kalau selama ini ada hal-hal yang negatif dari program transmigrasi, itu kita minimalisir atau kita upayakan agar tidak ada lagi," tutup pria yang tetap nampak awet muda itu.(ad)
Wagubri menerima penghargaan dari Menko Perekonomian Hatta Radjasa atas dukungan dan sumbangan pemikiran yang diberikan Pemprov Riau dalam revitalisasi transmigrasi tahun 2010-2014.[/caption]
JAKARTA (RiauInfo) - Pemerintah melalui Depnakertrans kembali menggiatkan program transmigrasi di Indonesia, karena dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di tanah air. Untuk itu, Depnakertrans pada Rabu (16/12) bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, menggelar acara Temu Nasional Transmigrasi Tahun 2009. Acara yang dibuka oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa itu tidak saja dihadiri oleh para kepala daerah yang berkepentingan dengan masalah transmigrasi, tapi juga oleh para pengusaha yang selama ini mendapat keuntungan dari program transmigrasi.
Pada acara itu juga ditandatangani MoU tentang Ketransmigrasian antara para gubernur dari daerah asal transmigran (antara lain Gubernur Jatim, Jateng, Jabar, Lampung, Banten, DIY, NTT, NTB dan Bali) dengan para gubernur dari daerah yang menjadi tujuan para transmigran (antara lain Gubernur Jambi, Riau yang diwakili Wagubri HR Mambang Mit, Kalbar, Kalsel, Bengkulu, Sumut, Bangka Belitung dan Sumsel).
Wagubri HR Mambang Mit kepada pers usai acara mengatakan bahwa Riau memang menjadi salah satu daerah tujuan transmigran. Ini tidak saja untuk mengurangi kemiskinan dan penangguran, tapi juga untuk memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini memang terabaikan atau tidak termanfaatkan dengan baik.
Salah satu daerah yang menjadi tujuan transmigran di Riau adalah Rupat di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Inhu. "Tapi nanti kita lihat lagi, apa masih ada lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan," ulas Wagubri seraya menambahkan bahwa saat ini masalah transmigrasi tidak sebatas menjadi urusan pemda dengan pemerintah pusat, tapi juga antar daerah bahkan juga dengan pihak pengusaha.
Mambang menegaskan bahwa program transmigrasi tidak semata untuk para pendatang, tapi juga masyarakat lokal. Bahkan bisa saja dengan perbandingan 75:25 dimana 75 persen masyarakat lokal dan 25 persen masyarakat pendatang atau 50:50. "Jadi kita harapkan terjadi asimilasi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal," urainya.
Mambang meyakini bahwa program transmigrasi tetap menjadi salah satu program yang bisa diandalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Apalagi penyebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata, dimana sebagaian besar masyarakat terpusat di Pulau Jawa.
"Kalau selama ini ada hal-hal yang negatif dari program transmigrasi, itu kita minimalisir atau kita upayakan agar tidak ada lagi," tutup pria yang tetap nampak awet muda itu.(ad)
.jpg)
