PEKANBARU (RiauInfo) - Terkait data tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digunakan sebagai panduan pemberian kepada warga yang tidak mampu lagi-lagi mendapat sorotan dari dewan. Dinilai, selain kebijakan pusat yang salah, pemerintah daerah juga mestinya memberi solusi.
dikatakan Ketua Komisi III M Padri AR, mestinya pihak terkait harus pro aktif. Saat ini banyak pengaduan tentang tidak tepatnya sasaran BLT kepada mereka yang berhak.
Bahkan katanya, ada temuan penerima BLT yang sebenarnya sudah mampu, tapi karena namanya masih tercantum dalam daftar tersebut ia pun mengambil lagi.
Kata Padri, mestinya hal seperti ini jangan sampai terjadi. Dan pihak terkait harus secepatnya menggantikan kepada mereka yang tidak mampu tetapi tidak terdaftar. Selain itu, ia juga mengharapkan kejujuran kepada masyarakat agar sasaran yang diinginkan sesuai dengan harapan.
Lebih lanjut, Padri mengharapkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meng up date data terbaru, agar tidak ada lagi yang namanya tidak tepat sasaran. (muchtiar)
.jpg)
