“Pemko Lebih Memperdulikan Teleju Daripada Guru”

599 views

PEKANBARU (RiauInfo) – Hampir seratus guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Swasta Pekanbaru Riau (PGSPR) mendatangi Komisi II DPRD Kota Pekanbaru. Tujuan mereka adalah untuk mengadukan tentang rencana Pemko yang akan melakukan pemotongan tunjangan transportasi diawal 2009 nanti. 

Dalam pertemuan tersebut, Ketua dan Sekretaris PGSPR serta berbagai perwakilan guru swasta dengan total anggota 4.430 guru-guru swasta yang ada di Pekanbaru mengeluhkan tentang rencana pemotongan tersebut.

Seperti yang dikatakan Asbi salah seorang pengurus PGSPR, tunjangan transportasi yang diambil pertriwulan sebesar Rp300 ribu itu, sangat diharapkan mengingat gajih guru swasta kecil. Dan jika pemotongan itu benar terjadi, maka harapan guru untuk memberikan yang terbaik kepada anak didiknya akan makin berkurang. Pasalnya, dengan gajih kecil guru tidak akan bisa konsentrasi sepenuhnya memberikan pendidikan.

Selain itu, ia juga merasa seperti dianak tirikan, padahal katanya, di Pekanbaru terdapat limapuluh persen sekolah yang berstatus swasta. Mestinya Pemko memperhatikan hal seperti ini.

Keluhan lain juga dikatakan Kepala Sekolah SMP Anur, Ibnu Hajar. Katanya, Pemko seadakan lebih memperdulikan Teleju yang menghabiskan anggaran miliaran anggaran dari pada keadaan guru, yang kini ada yang masih bergaji Rp150.000 perbulan, ungkapnya menyesalkan.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, M Fadri AR menjelaskan akan berusaha memberikan yang terbaik dengan memanggil pihak terkait agar anggaran ini bisa dipertahankan.

Menurutnya, tunjangan transportasi sebesar Rp300 ribu yang diambil pertriwulan itu tetap dinikmati demi progres pendidikan, khususny untuk sekolah swasta.

Disisi lain, Fadri juga merasa kecewa karena ketika keputusan itu dikeluarkan, pihaknya selaku wakil rakyat yang membidangi masalah pendidikan tidak diberitahu sama sekali.

Sementara anggota Komisi III, Diana Razak mengansumsikan karena Pemko Pekanbaru sebelumnya telah diperingatkan oleh BPK agar tidak menggunakan anggaran diluar ketentuan. Katanya, guru swasta bukanlah tanggungjawab pemerintah, ujarnya Selasa (4/11). (muchtiar)

 

Posting Terkait