PEKANBARU (RiauInfo) - Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Susanto Kurniawan menyatakan aksi unjuk rasa ribuan karyawan PT RAPP dinilai rekayasa untuk memperluas Hutan Tanaman Industri (HTI). Pemerintah Indonesia diminta tidak lagi memberikan perluasan HTI ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) hanya karena ancaman PHK ribuan buruh tersebut.
Seperti yang diberitakan Detik.com, Jumat (12/12) ini, Susanto Kurniawan menilai aksi demo ribuan buruh yang meminta jangan sampai terjadi PHK di pabrik kertas itu, merupakan rekayasa PT RAPP untuk melakukan penekanan terhadap pemerintah.
"Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat jangan terjebak dengan aksi ribuan buruh yang terancam di PHK. Itu semua hanya rekayasa PT RAPP dalam melakukan bargaining untuk penambahan hutan tanaman industri mereka. Pemerintah harus jeli melihat persoalan ini, jangan salah langkah," kata Susanto.
Jikalahari mengimbau pemerintah jangan memberikan perluasan HTI di hutan alam untuk solusi terhadap ancaman PHK karayawan PT RAPP tersebut. Menurut Susanto, tidak masuk akal bila PT RAPP saat ini mengklaim kekurangan bahan baku sebagai tameng untuk mem-PHK ribuan buruhnya.
Jikalahari menerangkan, dengan kondisi krisis global saat ini, permintaan bubur kertas di pasaran internasional turun drastis. Sehingga, secara hitungan ekonomi semestinya PT RAPP kelebihan bahan baku karena sepinya peminat pasar internasional.
"Kan malah aneh, pembeli produksinya tidak ada, kok malah kekurangan bahan baku. Jadi tidak masuk akal saja, ancaman PHK itu terkait soal kekurangan baban baku seperti yang diklaim PT RAPP. Ancaman PHK hanya gertak mereka saja, agar segala kasus illegal logging mereka tidak dipersoalkan lagi dan berharap pemerintah memberikan perluasan HTI mereka," kata Susanto.
Jikalahari menegaskan sangat mengecam sikap manajemen PT RAPP yang menggunakan ancaman PHK massal untuk menekan pemerintah agar memberikan kemudahan memperoleh bahan baku kayu berasal dari hutan alam.(Surya)
.jpg)
