Kepala Bappeda Riau Drs Emrizal Pakis MM kepada wartawan mengatakan selama ini Riau hanya dapat bagian dari sektor pajak saja. Jumlahnya sebesar Rp46 miliar. Kalau DBH sektor perkebunan bisa terealisasi Provinsi Riau bisa mendapatkan Rp7,51 triliun.
Namun, jalan untuk merealisasikan DBH Perkebunan masih berliku. Sebelumnya perlu terlebih dahulu dilakukan revisi terhadap UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Revisi terhadap UU itu perlu dilakukan agar sektor perkebunan dimasukkan kedalam kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya alam sebagaimana halnya sektor perikanan dan kehutanan. Karakteristik kegiatan ekonomi ini sama-sama sumberdaya alam yang dapat diperbaharu.
Selain itu juga harus dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri BUMN No 236 tentang program kemitraan usaha kecil dan program bina lingkungan hidup. Dalam aturan yang ada saat ini daerah hanya mendapat bagian 1 – 3 persen dari laba bersih. Jumlah ini diharapkan ditingkatkan menjadi 10 persen. “Perjuangan ini memang masih butuh waktu,” kata Emrizal.
JIKA TUNTUTAN DIKABULKAN DBH Perkebunan Riau Bisa Mencapai Rp7,5 Triliun
Kiki
Senin, 11 Desember 2006 - 07:28:08 WIB
Pilihan Redaksi
IndexSMSI Riau Gelar Workshop ''Publisher Rights'' Bersama Ketua Dewan Pers
Kepala BNPB Pimpin Rakor Penanganan Erupsi Gunung Ruang
Setelah Lebaran, PWI Pusat Kembali Gelar UKW Gratis se-Indonesia
Wow, Tiga Gubernur Riau Pada Masanya Hadir pada Buka Puasa Bersama PWI Riau
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Umum
SMSI Riau Gelar Workshop ''Publisher Rights'' Bersama Ketua Dewan Pers
Rabu, 24 April 2024 - 19:12:02 Wib Umum
Semangat Juang di Ladang Minyak PHR, Merayakan Idulfitri dengan Dedikasi untuk Negeri
Sabtu, 06 April 2024 - 19:53:28 Wib Umum