Gubri Minta Perlakuan Pada Investor Asing dan Lokal Sejajar

Meski ada yang menilai terjadi batasan tertentu dalam pelaksanan, namun hal tersebut tetap seiring prosedur. Membedakan arus investasi, mengakibatkan tidak lancar masuknya investor, baik dari modal dalam negeri maupun luar negeri. Gubernur Riau dalam sambutan tertulisnya mengungkapkan hal tersebut melalui kepala Badan Promosi dan Investasi (BPI) Provinsi Riau, Dra.Tiolina Pangaribuan, Rabu (1/8), saat membuka acara bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanaman modal LKPM, di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Secara nasional, ujar Gubri, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dapat didirikan dalam bentuk kepemilikan perusahaan secara penuh atau kontrak kerjasama antara grup Indonesia dan pihak asing harus lebur menjadi perusahaan Indonesia serta berdomisili di Indonesia. Untuk berinvestasi di Indonesia, lanjut Gubri, seorang investor terlebih dahulu harus melihat "Daftar Investasi Bermasalah". Daftar ini berisi tentang sektor bisnis yang tertutup baik untuk semua usaha dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kasus ini, peraturan sektor bisnis mengacu pada beberapa peluang bisnis yang potensial bagi para investor, seperti kerjasama dengan pemerintah atau perusahaan lokal, kerjasama dengan pengusaha kecil di lokasi tertentu. Dalam hal ini, mengenai peluang bisnis tertentu terbuka untuk penanaman modal harus di tinjau kembali oleh para investor, dan diimplementasikan pada kegiatan penanaman modal di Indonesia yang berpusat di Badan Implementasi Penanaman Modal. Persetujuan Penanaman Modal Asing dapat dilakukan di Indonesia dengan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta atau BKMP (di Riau disebut Badan Promosi dan Investasi) di setiap provinsi dan Diplomat Republik Indonesia di beberapa Negara. Meskipun para investor dapat memilih dari beberapa kantor untuk mendaftarkan aplikasi investasi yang mereka anggap paling aman.(Surya)