DUGAAN KORUPSI BENGKALIS DAN ROHIL Gempur Desak Kapolri Usut Tuntas

Aksi demo damai yang berlangsung sekitar dua jam ini, dimulai pada pukul 9.15 Wib, di depan Mapolda Riau dengan penjagaan tidak terlalu ketat. Meski demikian, aksi Gempur ini menjadi perhatian bagi pengguna jalan yang melintas tempat demo tersebut, Rabu (10/12). Pada saat itu, mereka berharap bisa langsung bertemu dengan Kapolda, Hadiatmoko. Namun karena Kapolda sedang tidak berada di tempat, rombongan aksi hanya diterima Kabag Opsos Polda Riau, Wahyu. Dalam menyampaikan aspirasi tersebut, para demonstran tidak diizinkan masuk, dan hanya diperbolehkan menyampaikan aspirasi di luar pagar gedung Mapolda. Aspirasi berupa 10 pernyataan sikap, dibacakan oleh Ketua Gempur Muhammad Iqbal dengan mendesak Kapolri melalui Kapolda Riau dan KPK RI untuk segera menuntaskan dugaan korupsi di Kabupaten Bengkalis. Diantaranya, pengadaan alat-alat politenik tahun anggaran 2007 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp.3.635.385.000. Kemudian mendesak pembebasan lahan masyarakat di kedua kecamatan (Bengkalis dan Bantan lokasi Wonosari yang nilai anggarannya senilai Rp.29 Milliar tahun 2008. Dimanapenyelesaian lahan yang dilakukan tim sembilan dari Pembkab Bengkalis tidak diterima dari masyarakat, karena tidak sesuai denga ketentuan di dalam APBD 2008). Kemudian ada juga tuntutan pengusutan mess atau asrama mahasiswa di Provinsi Banten senilai Rp.4,3 milliar pada tahun 2004. Tentang pengadaan buku dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp17 milliar, Pembangunan pelabuhan Selat Baru yang dikerjakan tanpa proses tender, dengan nilai 100 milliar lebih, dimana hingga saat ini belum juga bisa dipergunakan. Selain itu, juga ada pembangunan terminal AKAP di Duri dengan nilai 45 milliar denan hal yang sama, hingga saat ini juga belm juga bisa dipergunakan, dan lainnya. Selain itu, Gempur pun menuntut penuntasan korupsi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dengan menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007 lalu. Diantaranya, Tentang penggunaan dana APBD tahun 2007 senilai Rp.21 milliar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Proyek pembangunan tugu dinas pasar Rohil yang dikerjakan, dimana tidak melalui proses tender dengan nilai Rp.700 juta. Pembangunan gedung BPN Rohil Rp.4,5 milliar. Alih pungsi hotel Marina sebagai Kantor DPRD Rohil dengan nilai Rp. 7 milliar. Serta proyek pembangunan fasilitas purna MTQ 2008 yang dikerjakan tidak melalui proses tender. Iqbal menganggap, beberapa permasalahan di atas diduga banyak terjadi keganjalan. Hal ini terbukti banyaknya proyek yang menelan anggaran yang tidak sedikit, namun tidak bisa dirasakan serta jauh dari nilai dari nilai anggaran yang dikeluarkan. Setelah, puas menyampai orasinya, sekitar pukul 11.00 Wib, puluhan massa yang rata-rata anak muda ini, membubarkan diri dengan tertib. (muchtiar)