PEKANBARU (RiauInfo) - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menutup lokalisasi kawasan Teleju hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bahkan di media massa justru terjadi lempar tanggungjawab antara beberapa orang pejabat.
Untuk itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtara (FKS) DPRD Pekanbaru, melalui juru bicaranya, Riyanto, pada sidang Paripurana Pandangan Umum Anggota Dewan terhadap Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2007, Selasa (15/7) di ruang Paripurna Balai Payung Sekaki, kembali mempertanyakan komitmen Pemko Pekanbaru untuk menutup lokalisasi tersebut.
”Kami ingin menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru dalam menutup lokalisasi Teleju secara maksimal, dan langkah konkrit apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat sehingga bisa mengukur kapan lokalisasi tersebut ditutup?
Karena dari informasi sebelumnya, bahwa penutupan tersebut akan direalisasikan sebelum berakhir tahun 2008,” ungkap Riyanto yang juga merupakan anggota Komisi IV Bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup DPRD Pekanbaru.
Sebelumnya, ia juga mengungkapkan, bahwa keberadaan Teleju yang sepertinya dilegalkan tersebut sangat tidak tepat di kota Pekanbaru sebagai kota Bertuah yang memiliki visi misi tuk menjadikan kota pekanbaru sebagai pusat kebudayaan melayu yang Islami.
”Keberadaan Teleju sangat bertentangan dengan visi misi kota Pekanbaru, namun kita juga tak tau kenapa sampai saat ini Teleju masih tetap berdiri kokoh di daerah kulim sana,” ungkapnya menyesalkan tidak adanya ketegasan dalam menertibakan areal prostitusi. (muchtiar)
.jpg)
